Jonan sebut Freeport balik ke KK jika tak bangun smelter

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 tahun 2017 ini hanya fokus pada pembangunan fasilitas pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

"Revisi nomor 5 itu ditujukan untuk begini, apabila semua pemegang Kontrak Karya (KK) itu kan kalau dia mau ekspor harus bangun smelter, harus pindah ke IUPK," jelasnya di Hotel Mulya, Jakarta, Selasa (11/4).

Lebih lanjut, Jonan menegaskan jika dalam enam bulan dilihat perusahaan tidak bangun smelter, maka akan dikembalikan ke Kontrak Karya (KK).

"Kalau nanti dalam 6 bulan kita cek mereka enggak bangun, ya sudah kita kembalikan ke kontrak karya selama masa konsensinya. Misalnya, kalau Freeport cuma 2021 ya udah kita kembalikan KK, dia enggak bisa ekspor lagi kalau enggak ada pemurnian," ujarnya.

Jonan mengakui revisi Permen ini, sebagai salah satu kesepakatan negosiasi antara pemerintah dan Freeport. Menurutnya, revisi aturan ini bukan merupakan ke istimewaan yang diberikan pemerintah.

"Kalau kembali ke KK, dia enggak akan bisa ekspor. Yaudah gitu saja. Kok pusing," pungkas Jonan.

Kementerian ESDM menerbitkan peraturan kegiatan mineral dan batu bara yaitu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri pada 31 Maret 2017.

Aturan tersebut merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 tahun 2017. Dari Permen nomor 28 tahun 2017 tersebut menjelaskan tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu.

Dan jika waktu berakhir maka akan kembali pada KK, jika perusahaan tersebut tidak ingin mengikuti persyaratan IUPK. Tujuannya adalah agar perusahaan tambang masih bisa melakukan operasi penambangan.