Jonan soal izin ekspor mineral: Memang bisa bikin smelter satu malam

Merdeka.com - Pemerintah mengaku tak ada niat untuk memberi izin ekspor mineral mentah. Namun, dikarenakan kapasitas fasilitas pengolahan dan pemurnian yang ada saat ini tak mampu memfasilitasi seluruh hasil produksi nasional.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan pemberian izin ekspor mineral mentah ini sangat realistis dengan kondisi yang ada. Maka dari itu, pemerintah memberikan tenggat waktu 5 tahun agar perusahaan tambang membangun smelter.

"Pemerintah tidak melihat ini seperti buka relaksasi tapi ini suatu yang realistis. Orang bilang kan UU menyebut 2014 sudah harus dibuat smelternya. Itu betul tapi sekarang mau diapakan? Kalau misalnya semua disita saja, memang negara bisa bikin smelter satu malam?," ujar Menteri Jonan dalam Indonesian Energy Roadmap di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (25/1).

Menteri Jonan memberikan contoh kasus pada nikel dengan kadar 1,7 persen. Saat ini kapasitas smelter nikel hanya 17 juta ton, lebih rendah dari produksinya. Meski begitu, pemerintah telah memberi syarat bagi perusahaan yang ingin mengekspor, harus membangun smelter dan 30 persen produksi nikel kadar 1,7 persen harus diserap smelter terlebih dahulu.

"Nikel kita beri kesempatan, dalam 5 tahun kadar rendah 1,7 persen boleh diekspor tapi ada catatan kapasitas smelter nikel 17 juta sekarang diwajibkan harus input 30 persen dari smelter," katanya.

Untuk itu, pemerintah tengah mendorong pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah tambang dalam negeri. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pertambangan dalam negeri bisa mendapatkan nilai tambah.

"Kita mendorong pembangunan smelter di dalam negeri sesuai kapasitas pertambangan kita. Arahan Pak Presiden nilai tambah di negara kita harus lebih banyak," pungkasnya.