Follow
Jonan tolak permintaan DPD terkait pembenahan bandara
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memperbaiki bandara di Indonesia Tengah dan Timur. Namun, mantan bos PT Kereta Api Indonesia itu menolak.
Alasannya, pengelolaan bandara berada di bawah perusahaan pelat merah. Dalam hal ini, PT Angkasa Pura. Diakui Jonan, kondisi bandara di luar Indonesia Barat memang tak bagus.
"Bandara di Banjarmasin jelek sama dengan yang di Kupang," ujarnya saat rapat dengan Komite IV DPD-RI, Jakarta, Kamis (15/1).
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa IPB didirikan? Institusi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di sektor pertanian yang saat itu sangat vital bagi pembangunan negara.
-
Siapa yang memimpin proyek RDMP Balikpapan? Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat kunjungan ke proyek RDMP Balikpapan.
Maka itu, dia mendorong DPD untuk meminta perbaikan bandara ke Kementerian BUMN. Sebab, kementerian itu bertugas mengelola perusahaan pelat merah.
"Bandara di Banjarmasin dikelola dan dimiliki AP 1, sebaiknya bapak anggota DPD berbicara kepada menteri BUMN," jelas dia.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan, Indonesia memiliki 237 bandara. Sebanyak 26 bandara terbesar dikelola AP I dan 42 bandara dikelola pemerintah daerah.
"160 bandara masih dioperasikan dan dimiliki Kementerian Perhubungan," ungkapnya.
Meski hanya mengelola 26 bandara, Dia menambahkan, AP I melayani 80 persen penerbangan di Tanah Air.
(mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketum PDIP Megawati juga menolak keras pembangunan bandara baru di Bali tersebut
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
Kepala Otorita IKN Mundur, Puan: Jangan Sampai Investor Semakin Tidak Tertarik
Baca Selengkapnya
Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca Selengkapnya
PKB tidak ada perubahan sikap terhadap IKN, meski Cak Imin menjadi Cawapres dari Anies.
Baca Selengkapnya
Pramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Tidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca Selengkapnya
Ketua DPDSultan Bachtiar Najamudin angkat suara, terkait protes yang disampaikan senator Alfiansyah 'Komeng'.
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini mundurnya dua pimpinan OIKN tak mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi.
Baca Selengkapnya
"Siapapun kepala otorita IKN akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya," kata Daniel Johan.
Baca Selengkapnya
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca Selengkapnya