Jumlah Produk Bersertifikat Halal Indonesia Jauh Tertinggal dari Malaysia
Merdeka.com - Indonesia yang ingin mengembangkan pasar ekonomi syariah dan memberlakukan cap halal bagi setiap produk dinilai masih jauh tertinggal dari Malaysia.
Hal itu jadi sorotan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly, yang melihat pasar ekonomi syariah di Indonesia masih harus terus digenjot. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 232,5 juta jiwa penduduk muslim, atau 87,18 persen dari total populasi.
"Ini merupakan ukuran yang cukup besar, apalagi kalau dilihat dari pangsa pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah," kata Junaidi dalam sesi webinar, Kamis (28/10).
-
Kenapa sertifikat halal penting bagi industri makanan di Sumut? Keberadaan sertifikat halal sangat vital, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan haram.
-
Kenapa sertifikat halal penting untuk produk makanan? Sertifikat halal memberikan jaminan bahwa produk yang disertifikasi telah memenuhi syariat Islam dan tidak mengandung bahan haram. Hal ini sangat penting karena dalam agama Islam, memakan makanan yang halal merupakan sebuah kewajiban.
-
Mengapa sertifikat halal penting bagi PKL? Sebagai informasi, dalam upaya meningkatkan keamanan dan kehalalan produk di sektor pangan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 lalu yang mewajibkan seluruh PKL dalam sektor minuman, makanan hingga jasa penyembelihan mempunyai sertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024.
-
Apa kriteria untuk mendapatkan sertifikat halal MUI? Untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah kriteria-kriteria tersebut: 1. Bahan dan Proses Produksi Bahan Baku: Produk harus menggunakan bahan baku yang halal dan tidak mengandung unsur haram. Bahan baku yang digunakan harus sesuai dengan syariat Islam. Fasilitas Produksi: Fasilitas produksi harus memenuhi standar kehalalan dan tidak memiliki kontaminasi dari bahan haram. Fasilitas tersebut harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah kontaminasi. Proses Produksi: Proses produksi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur haram. Proses tersebut harus memenuhi standar kehalalan dan tidak memiliki kontaminasi dari bahan haram.
-
Siapa yang mengembangkan wisata halal di Indonesia? Kemenparekraf mulai mengembangkan konsep wisata halal di sejumlah daerah di Indonesia.
-
Apa yang ingin Cak Imin evaluasi soal sertifikasi halal? 'Soal sertifikasi halal saya kira kita setuju bahwa kita akan evaluasi total, sehingga semuanya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan,' kata Cak Imin di Mukernas MUI, Ancol, Jakarta, Jumat (1/12).
Merujuk pada data Global Islamic Economy Indicator di 2020, dia mengatakan, posisi Indonesia yang kini duduk di peringkat 4 memang terus meningkat. Tapi, secara skor penilaian masih jauh tertinggal dari Malaysia.
"Akan tetapi, kalau kita lihat negara tetangga kita yaitu Malaysia selalu berada di atas kita. Berdasarkan catatan tadi, skor negara tetangga kita berada di 111. Sementara Indonesia mendapat skor 49," terangnya.
Selanjutnya
Selain itu, 6 indikator seperti Islamic finance, halal food, moslem travel, modest passion, pharmacy, dan kosmetik, Indonesia hanya bercokol di jajaran 10 besar. Di sisi lain, Negeri Jiran justru memimpin untuk keseluruhan indikator.
"Bahkan Indonesia untuk kategori halal food dan kosmetik tidak masuk dalam 10 besar. Padahal potensi halal food terus menaik, dan pergerakan 2024 yang akan datang mencapai USD 1.972 triliun, dan juga potensi dari obat-obatan dan kosmetik halal bisa mencapai USD 94 miliar di 2024," ungkapnya.
Junaidi lantas menyayangkan kondisi ini, mengingat potensi ekonomi syariah Indonesia disebutnya begitu besar. Pemerintah didorongnya harus mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik, di samping juga menyasar pasar-pasar ekspor.
"Namun demikian, kondisi itu juga mencerminkan peluang pembangunan ekonomi syariah yang dapat berdampak positif terhadap neraca perekonomian nasional," ujar Junaidi.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.
Baca SelengkapnyaMenperin Agus Gumiwang Kartasasmita mewaspadai negara-negara lain yang mengincar pasar konsumen muslim Indonesia untuk memasarkan produk halal mereka.
Baca SelengkapnyaSebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi kiblat bagi inovasi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.
Baca SelengkapnyaPelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca SelengkapnyaUMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 700 merek franchise asing yang beroperasi di tanah air, jauh mengungguli jumlah franchise lokal yang hanya sekitar 130 merek.
Baca SelengkapnyaPosisi tersebut naik satu peringkat dibanding dengan tahun sebelumnya, yang menempati urutan ke-4.
Baca SelengkapnyaIndonesia berhasil masuk tiga besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023.
Baca SelengkapnyaDukungan yang diberikan pemerintah kepada franchise lokal hanya pada tahap akhir, seperti pameran.
Baca Selengkapnyakontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar setara Rp155,52 triliun atau 1,5 persen PDB nas
Baca SelengkapnyaProduk tidak punya sertifikasi halal maka tak bisa dijual di Indonesia karena payung hukumnya.
Baca SelengkapnyaSektor makanan dan minuman halal menjadi salah satu pilar utama, disusul kosmetik, farmasi, keuangan syariah dan lainnya.
Baca Selengkapnya