Follow
Jumlah SPBU belum mencukupi, BPH Migas siapkan sub penyalur BBM satu harga
Merdeka.com - KepalaBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengakui bahwa penyaluran BBM ke masyarakat masih terkendala dengan jumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang belum mencukupi.
"Ratio manusia dengan SPBU. 1 (SPBU) berbanding 35.000 (orang). Itu rata-rata di seluruh Indonesia. Kita hanya punya 7.000 SPBU. 60 persen ada di Jawa," kata Asa di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Senin (19/2).
Dengan demikian, BPH Migas menyiapkan program sub penyalur BBM di daerah, untuk memperluas distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri, terutama di tingkat kecamatan dan desa-desa di wilayah 3T (terpencil, tertinggal, dan terluar) Indonesia.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan ketersediaan BBM di Sulut? ‘Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,’ ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.
-
Bagaimana BPH Migas mengawasi penyaluran BBM di daerah? 'Dalam menjalankan tugas, BPH Migas dibantu oleh instansi lain, antara lain dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Dalam Negeri, juga pemerintah daerah yang selama ini memang sudah banyak membantu tugas kami di daerah.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
"Investasi Rp 50 sampai Rp 100 juta sudah bisa. Ini terobosannya. Bisa jual solar dan Premium. Sudah ada di Asmat, Selayar. Yang mengajukan ke bupati sudah ada 100 lokasi," ungkapnya di MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/2).
Dia menjelaskan, sub penyalur ini akan seperti Pertamini. Sehingga, nantinya BBM yang dijual oleh sub penyalur tersebut memiliki harga yang sama, sesuai dengan program BBM Satu Harga.
"Harga jualnya dipatok sama. Dia ambil SPBU terdekat minimal 5 kilometer. Volume dibatasi 1.000 kiloliter per hari. Untuk memunculkan ekonomi," kata dia.
Anggota Komite BPH Migas Yugi Prayogia mengatakan jumlah SPBU di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 260 juta orang.
"Rasio jumlah penduduk dengan pengadaan SPBU, itu masih sangat tinggi rasionya di badingkan ASEAN. Terhadap jumlah penduduk itu, satu SPBU kita layani 35 ribu orang. Itu rasio rata-rata. Kita hanya punya kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ribu," jelas Yugi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca Selengkapnya
Antrean panjang kendaraan terjadi akibat kelangkaan BBM jelang akhir tahun. Truk-truk bahkan antre panjang bahkan hingga bermalam.
Baca Selengkapnya
Audiensi dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM di Bengkulu.
Baca Selengkapnya
BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca Selengkapnya
Sebelum SPBU dibuka antrean kendaraan pengantre sudah berjejer panjang, meskipun sudah dilakukan pembagian jalur antrean.
Baca Selengkapnya
Saat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.
Baca Selengkapnya
Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.
Baca Selengkapnya
Pertamina melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan misi pelayanan kebutuhan energi masyarakat hingga seluruh pelosok negeri.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca Selengkapnya
Kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca Selengkapnya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra pada kegiatan bersama DPR RI di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Selengkapnya