Jumlah Utang Terus Naik, Mampukah Indonesia Membayar?

Merdeka.com - Utang masih jadi isu terhangat hingga saat ini. Terus naiknya utang Indonesia, baik utang luar negeri hingga utang pemerintah, membuat masyarakat khawatir akan kemampuan Indonesia membayar utang.

Pemerintah pun terus meyakinkan utang tersebut bersifat produktif dan pemerintah masih mampu untuk membayarnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kerap dihujani kritikan soal utang pun tak hentinya meyakinkan bahwa rasio utang terhadap PDB masih aman.

Bahkan, dia tak segan menyinggung bahwa masyarakat hanya mengetahui dan menyoroti kondisi utang. Padahal, ada sisi lain seperti aset Indonesia yang terus tumbuh dan cukup besar yang luput dari perhatian.

"Yang dilihat utangnya, ketakutan utang terus, aset kita tidak dilihat. Padahal, kita punya Dirjen Kekayaan Negara," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (1/3).

Selain utang dan aset, masyarakat juga kurang mengenal direktorat-direktorat yang mengurusi keuangan negara. Selama ini, direktorat yang paling banyak dikenal adalah Bea Cukai dan Pajak.

Maka dari itu, Menteri Sri Mulyani meminta, pegawai Kemenkeu perlu menjelaskan seperti masalah utang secara rinci kepada masyarakat melalui aplikasi ringan. "Jadi saya terus menerus meminta Kemenkeu untuk kreatif. Coba sampaikan apa sih artinya negara RI merdeka artinya punya keuangan negara itu yang disebut APBN atau fiskal policy," jelasnya.

Masalah utang ini pun tak lepas dari peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, menyebut badan usaha milik negara (BUMN) banyak diambang kebangkrutan karena tingginya utang.

Seperti diketahui, sejauh ini ada 10 BUMN pemilik utang terbesar. Sepuluh BUMN tersebut adalah BRI, Mandiri, BNI, PLN, Pertamina, BTN, Taspen, Waskita Karya, Telekomunikasi dan Pupuk Indonesia.

Sekretaris Menteri BUMN, Imam Apriyanto Putro, menjelaskan salah satu yang membuat utang bertambah adalah untuk kegiatan investasi. Dalam melakukan proyek, perusahaan pasti membutuhkan dana dari ekuitas dan utang.

"Kemampuan bayar utang, aman. Kan kemampuan bayarnya dari pendapatan. Namanya proyek, pasti ada porsi ekuitas dan utang," jelas dia saat ditemui usai Rapat Koordinasi BUMN 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (28/2).

Dia menjabarkan, pada 2015, utang BUMN sebesar Rp 1.299 triliun, kemudian Rp 1.413 triliun untuk 2016, dan Rp 1.623 triliun 2017 serta Rp 2.394 triliun pada 2018. Dia memastikan BUMN mampu membayar utang. "Orang perusahaan tumbuh, berkembang besar," ujarnya.

Pada 14 Maret 2019, Lembaga pemeringkat utang Fitch mengumumkan peringkat utang (rating) Indonesia tetap berada di posisi BBB dengan outlook stable. Peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti mengatakan, Fitch menyatakan bahwa tingkat beban utang Pemerintah yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan faktor pendorong tercapainya peringkat utang (rating) Indonesia tersebut. Beban utang Indonesia dibandingkan negara peers dinilai lebih aman dan sektor keuangan domestik dinilai berada dalam kondisi sehat.

"Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara-negara setara (peers). Fitch meyakini bahwa permintaan domestik dan investasi akan terus mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Nurfransa melalui siaran pers, Jakarta, Senin (18/3).

Pemerintah Indonesia dinilai menjalankan kebijakan fiskal yang baik dan tepat sehingga fiskal Indonesia sehat, yang ditandai dengan penurunan defisit APBN dari 2,51 persen pada 2017 menjadi 1,76 persen pada 2018. Penurunan defisit APBN ini didorong oleh perbaikan penerimaan perpajakan dan peningkatan kualitas belanja.

Kebijakan fiskal yang prudent juga ditunjukkan dengan utang Indonesia yang rendah dengan rasio 29,8 persen terhadap PDB pada 2018. Selanjutnya, Fitch meyakini rasio utang Pemerintah tetap stabil dalam beberapa tahun ke depan serta defisit APBN terjaga di level yang rendah.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Januari 2019 tercatat USD 383,3 miliar atau setara Rp 5.471,60 triliun. ULN ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 190,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 193,1 miliar.

Posisi ULN tersebut meningkat USD 5,5 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya. Ini dikarenakan netto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga Februari 2019 tembus Rp 4.566,26 triliun. Angka tersebut naik dibanding posisi utang pada posisi Januari 2019 yang mencapai Rp 4.498,6 triliun juga lebih tinggi dibanding posisi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,80.

Mengutip data APBN Kita, total utang pemerintah pusat tersebut terdiri dari pinjaman, baik itu pinjaman bilateral, multilateral, komersial, sampai pinjaman dalam negeri dengan total Rp 790,47 triliun.

Sementara itu, outstanding Surat Berharga Negara mencapai Rp 3.775,79 triliun. Meski demikian secara keseluruhan, posisi utang hingga saat ini mencapai 30,33 persen terhadap PDB.

"Denominasi Rupiah sebesar Rp 2.723,13 triliun terdiri dari surat utang negara Rp 2.260 triliun, surat berharga syariah negara Rp 462,95 triliun. Denominasi valas Rp 1.052,66 triliun terdiri dari surat utang negara Rp 817,82 triliun dan Surat berharga syariah negara Rp 234,84 triliun," demikian dikutip APBN Kita edisi Maret, Selasa (19/3).

Dalam mengelola utang yang akuntabel, pemerintah benar-benar memperhitungkan bahwa setiap utang yang dilakukan Pemerintah harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar lagi di masa depan.