Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan Tanpa Pemerintah Perlu Naikkan Iuran

Merdeka.com - Pemerintah akan menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sekitar dua kali lipat. Kenaikan ini sebagai upaya untuk menekan defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo, mengatakan dirinya mendukung upaya pemerintah menekan defisit BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuran. Namun demikian, ada juga dampak lain yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menaikkan besaran iuran ini.

"Intinya bagus, mengurangi defisit. Tapi juga bisa jadi ancaman baru tunggakan membengkak terutama dengan kelesuan ekonomi saat ini," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (30/8).

Menurut Irvan, selain menaikkan besaran iuran, sebenarnya masih ada solusi lain yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan biaya urunan (cost sharing) khusus untuk penyakit katastropik yaitu jantung, gagal ginjal, dan kanker.

Sebab, lanjut Irvan, selama ini jenis penyakit ini yang banyak menyedot anggaran dari BPJS Kesehatan. Terlebih penderitanya merupakan peserta mandiri.

"Cost sharing diterapkan di negara lain antara lain AS dan Jerman. Cost sharing diterapkan karena jenis penyakit katastropik itu jantung, stroke cuci darah dan lain-lain, ada 9 penyakit, menjadi penyumbang klaim terbesar BPJS dan berasal dari peserta mandiri," jelas dia.

Solusi lain yang bisa diambil yaitu dengan menarik lebih banyak anggaran dari hasil cukai rokok untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Namun demikian, solusi ini juga akan menimbulkan dampak lain yaitu akan menjadi kampanye positif bagi konsumsi rokok.

"Cukai juga menjadi solusi tapi belum diterapkan saat ini. Cukai solusi baik, tapi menjadi kampanye positip merokok karena menjadi penyumbang BPJS Kesehatan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6