Jurus pemerintah Jokowi kembangkan sektor pariwisata jadi andalan sejak krisis 1998

Merdeka.com - Kementerian Pariwisata menargetkan sebanyak 20 juta kunjungan wisata mancanegara (wisman) pada tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan investasi dan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan 3 hal. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III 2018 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Rabu (26/9).

"Tiga kebutuhan pembiayaan kita yaitu kebutuhan pembiayaan untuk membangun 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP), kebutuhan pembiayaan usaha homestay 2018-2019 serta kebutuhan pembiayaan Usaha UMK Pariwisata (KUR Khusus Pariwisata)," kata Arief.

Dia menjelaskan, di 2019-2024, dibutuhkan investasi sektor pariwisata 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, dan 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan melibatkan dunia usaha, program pembangunan 100.000 homestay yang meliputi usaha kecil menengah (UKM) pariwisata.

"Jadi besarnya kebutuhan investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ini kita coba petakan dan bahas dalam Rakornas Pariwisata III-2018," imbuhnya.

Tak hanya butuh dana, pengembangan sektor pariwisata butuh dukungan dari semua pihak. Pemerintah Jokowi bahkan tengah menyususn strategi memajukan sektor ini. Berikut rinciannya.

Jadi andalan sejak 1998

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) mengenai pembiayaan dalam rangka pengembangan pariwisata di Hotel Raffles, Jakarta. Rakornas ini digagas oleh Kementerian Pariwisata.

Menko Darmin mengatakan, setelah krisis pada 1998 pemerintah memutuskan untuk menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan didorong untuk meningkatkan ekonomi. Sektor ini dianggap cukup cepat untuk dikembangkan dalam menghasilkan pendapatan negara.

"Rumusan kebijakan yang diambil untuk antisipasi ini salah satunya adalah pariwisata. Karena ini sektor kegiatan yang relatif cepat bisa dikembangkan walaupun tidak bisa dibilang murah," ujarnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9).

Menko Darmin mengatakan, pemerintah mulai membangun sektor pariwisata dengan memperbaiki dan membangun beberapa infrastruktur di daerah yang memiliki potensi pariwisata. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berperan serta.

"Kalau bangun destinasi pariwisata itu harus dibangun secara sebesar-besarnya mulai dari infrastrukturnya, produk, pertunjukan, pemandangan alam apapun yang mau dijual daerah itu. Dan supportingnya restoran selain hotel bahkan tempat makan dan mungkin saja homestay yang level menengah bawah," jelasnya.

Bersamaan dengan upaya membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur industri seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di daerah tertentu. KEK ini juga diharapkan mampu meningkatkan investasi asing.

"Di dalam infrastruktur tadi barang kali selain infrastruktur fisik pemerintah memang juga membangun yang namanya infrastruktur industri. Sebetulnya infrastruktur fisik juga bisa jadi industri tapi yang saya maksud adalah KEK kawasan industri kawasan pariwisata strategis," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, selain pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan pemerintah juga membangun air bersih. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan daerah pariwisata tersebut terjaga kebersihannya.

"Jadi infrastruktur penting ada juga yang sangat oenting tapi investasinya enggak terlalu mahal, air bersih. Kalau daerahnya kebersihannya tidak terpelihara dengan baik, air bersih tidak ada, biar ada jalan dan hotel. Orang barang kali menikmati juga tapi tidak bisa menikmati itu dengan tentram karena soal kebersihan dan sanisitas," tandasnya.

Beri subsisi KUR Pariwisata Rp 11 triliun

Pemerintah mensubsidi Rp 11 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata. Keputusan ini diambil sebagai langkah meningkatkan sektor pariwisata Indonesia sekaligus mendatangkan devisa ke negara.

"Pembiayaan lain yang baru kita rumuskan adalah KUR, bunganya hanya 7 persen tahun ini dan dibagi 2 kategori yaitu kredit mikro dan kredit kecil," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan di Jakarta, Kamis (27/9).

Darmin menjelaskan, isu KUR pariwisata terbilang krusial mengingat hal ini erat kaitanya dengan kebutuhan pembiayaan maupun investasi di industri pariwisata dalam negeri.

"Jadi KUR disubsidi Rp 11 triliun dari APBN, kreditnya Rp 120 triliun. Saya rasa ini cukup memadai buat UMKM agar secara produktif membangun ekonomi didaerahnya masing-masing. Ini periode dimana kita perlu pariwisata karena kita butuh devisa," ujarnya.

Dia menekankan, selain infrastruktur fisik, pemerintah juga berfokus membangun dan memperkuat infrastruktur industri untuk Indonesia. Menurutnya, itu penting sejalan dengan kementerian pariwisata menggenjot program investasi di sektor ini.

"Itu karena destinasi pariwisata memerlukan investasi yang sistematis. Kalau kata Pak Menpar Arief Yahya ialah 3A yakni akses, atraksi, dan juga amenitas. Jadi fokusnya bagaimana secara sekuen kembangkan destinasi pariwisata, enggak bisa terbalik-balik," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan sektor pariwisata memang paling mudah mendatangkan devisa ke negara. Hal ini disebabkan pada sektor ini, secara substansi menghasilkan dolar. "Substansi pariwisata itu ekspor, meskipun servicesnya dinikmati dan dibayar di Indonesia. Tapi kita industri berorientasi ekpor dan menghasilkan dolar," ungkapnya.

Anggaran pariwisata tak dipotong

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sangat fokus membangun sektor pariwisata dalam negeri. Bahkan, pemerintah memberikan perhatian lebih di industri ini dibanding sektor-sektor lain.

"Saya sudah tidak ingat berapa kali sidang kabinet membahas industri pariwisata ini. Bahkan Pak Jokowi sampai telpon saya minta kalau bisa jangan sampai anggaran pariwisata itu dipotong. Betapa care-nya presiden dan pemerintah kita ini sama pariwisata," tuturnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9).

Dia menambahkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalkan seluruh instrumen keuangan yang ada untuk mendorong industri pariwisata RI. Termasuk didalamnya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kemenkeu.

"Ada dalam bentuk belanja pemerintah dan dana alokasi khusus (DAK) Fisik seperti jalan dan jembatan. Itu anggaran langsung investasi pemerintah. Anggaran kedua pembiayaan melalui BUMN milik kemenkeu yaitu Lembaga Pembiyaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ini tidak hanya fokus jual keluar tapi ekspor jasa turis yang datang ke Indonesia. Jadi pariwisata dikategorikan sebagai ekspor," ujarnya.

Dia pun menekankan, pembiayaan yang akan diberikan pemerintah kepada industri pariwisata akan sangat beragam. Itu menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan dari sektor ini.

"Kebutuhan infrastruktur ini ada langsung uang, pembiayaan, hingga teknikal assistant. Yang Rp 500 triliun kemarin itu paling besar dari swasta. Mereka mau masuk kalo pemerintah ikut masuk dan punya komitmen dengan kebijakanya," ujarnya.

Dia pun berjanji, pemerintah dan seluruh kementerian akan berkomitmen penuh untuk membangun sektor pariwisata RI. "Poin saya pemerintah dari Presiden, Wakil Presiden hingga seluruh menteri semuanya punya komitmen full untuk membangun industri pariwisita."

Sri Mulyani bakal temui pengusaha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat berencana bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk membahas mengenai upaya pengembangan pariwisata Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah akan mendengarkan hambatan dan solusi yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor tersebut.

"Saya sudah berjanji bertemu dengan pak Haryadi (Ketua Apindo) untuk diskusi apa yang harus disiapkan. Kemarin sudah sektor properti, sekarang pariwisata, kami akan pahami per sektor. Bahwa pemerintah dari Presiden, Wapres, Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota punya komitmen membangun industri pariwisata," ujarnya di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menggunakan seluruh insentif untuk menjadikan sektor pariwisata ini menjadi menarik. Saat ini pemerintah memiliki dua insentif yang diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi sektor pariwisata.

"Kita akan menggunakan semua insentif, mungkin saya akan melihat bagaimana industri di bidang pariwisata membutuhkan insentif khusus. Tapi kita sudah punya toolsnya seperti tax holiday maupun tax allowance itu harus masuk dalam kategori yang seattle," jelasnya.

Sri Mulyani menjelaskan, sektor pariwisata ini bukan saja menjadi pekerjaan Kementerian Pariwisata tetapi juga seluruh kementerian/lembaga. Bahkan Presiden Jokowi, secara terang-terangan meminta kepada Menteri Keuangan untuk tidak memotong anggaran pengembangan wisata.

"Tentu dalam hal ini dukungan terhadap Kemenpar yang secara nama dan fungsi tugas di bidang pariwisata kita tingkatkan. Ini termasuk anggaran yang bahkan Presiden bilang tolong untuk anggaran di sektor ini tidak dipotong. Jadi itu yang kita lakukan dalam mendukung. Bagaimana membangun 10 destinasi pariwisata baru di Indonesia," jelasnya.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, sejauh ini ada empat hal yang terus dibenahi pemerintah dalam mendorong industri pariwisata. Pertama akses menuju daerah wisata. Kedua, ketersediaan air bersih. Ketiga kelistrikan dan keempat telekomunikasi.

Kalahkan pariwisata Thailand

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI terus berupaya mengejar ketertinggalan sektor pariwisata dengan Thailand. Salah satu sebabnya industri pariwisata berkontribusi besar pada penerimaan devisa negara.

"Thailand itu ibarat Bali-nya ASEAN, devisa mereka itu tembus USD 40 miliar, tiga kali lipatnya kita. Dari segi sumber daya manusianya (SDM) juga mereka telah siap," jelas Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya di Jakarta, Rabu (26/9).

Dia optimistis Indonesia dapat membalikan posisi pariwisatanya untuk mengejar Thailand. "Saya yakin 5 tahun ke depan kita bisa kalahkan Thailand," tegasnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Arief turut menjelaskan apa yang menyebabkan Indonesia tertinggal dalam hal pariwisata dibandingkan dengan Thailand. Menurut dia, salah satu alasannya terkait persoalan akses turis asing.

"60 persen atau 2/3 orang itu tidak mau transit, mereka inginya direct flight. Kalau mau destinasi kelas utama dunia harus punya international airport," ujarnya.

Menteri Arief mengatakan, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari Thailand untuk industri pariwisatanya. Hal tersebut meliputi 3A yakni akses, amenitas dan juga atraksi. "Mereka (Thailand) itu pemasaranya bagus, pengembangan destinasinya juga baik serta tak lupa didukung penyiapan SDM-nya," ungkapnya.

Selain itu, Menteri Arief mengungkapkan, pemerintah dan media Thailand berintegrasi secara baik untuk menjaga citra negaranya di kancah internasional. "Pemerintah mereka itu juga committed banget. Saya kasih contoh media di sana juga menjaga sekali pemberitaan buruk negaranya. Dan kalau ada kudeta juga mereka cepat sekali kan mengatasinya. Jadi mereka juga sudah paham pentingnya pemberitaan di negaranya itu," kata dia.