Jurus pemerintah sederhanakan rantai pasokan B20
Merdeka.com - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan, Pemerintah terus berupaya untuk menyederhanakan rantai suplai B20.
Saat ini pabrik Fame terkonsentrasi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hal ini, diakui tidak efisien dalam proses distribusi B20 ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).
"Yang tadi itu semangatnya penyederhanaan dari konfigurasi rantai pasokan. Kan sekarang pabrik Fame terkonsentrasi di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sementara yang dilayani selama ini sampai 112 TBBM," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11).
-
Bagaimana Pertamina menurunkan emisi melalui biodiesel? Selain itu, penjualan produk biodiesel B35 telah berhasil menurunkan emisi sekitar 28 juta ton COE per tahunnya.
-
Apa tugas Pertamina terkait subsidi energi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah menyalurkan subsidi energi 2024 tepat sasaran.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Bagaimana Pertamina mendukung transisi energi? Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
"Itu konsekuensinya memerlukan kapal yang banyak. Itu juga kalau ada. Intinya tidak efektif dan efisien. Yang tadi dirapatkan bagaimana menyederhanakan itu," jelasnya.
Dia mengatakan dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Menko Perekonomian, telah diputuskan bahwa ke-112 TBBM tersebut akan dibagi dalam 10 cluster.
"Bagaimana 112 kemudian di clustering. Nah konsekuensinya seperti apa. 6 di kilang Pertamina ditambah 4 tujuan yang eks impor. Ada yang di Medan, di Kalimantan. Sudah (ditentukan) 10 (cluster)-nya tinggal kesiapannya yang akan dibahas lagi Senin (pekan depan)," ujarnya.
Terkait kesiapan pelaksanaan 10 cluster tersebut, kata Rida, Pemerintah masih menunggu kajian dari pihak Pertamina. Kajian Pertamina akan kembali dibahas pada rapat yang akan kembali diadakan.
"Termasuk misalnya keperluan tambahan floating storage di beberapa lokasi. Nah itu yang dibahas. Nah ini Pertamina akan kumpulkan data Senin rapat lagi," imbuh Rida.
Dia pun optimis bahwa dengan adanya 10 cluster ini, distribusi B20 menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga dapat mendorong distribusi. Sejauh ini, proses distribusi B20, kata dia sudah berjalan baik.
"Udah jalan udah makin baik dengan konfigurasi semacam ini akan di atas 50 persen realisasinya," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Kita sedang lakukan pendalaman itu segera, supaya memang bisa diambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan," kata Arifin.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaBahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaSubsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaUntuk penerapannya, Eniya melihat peluang di kawasan Indonesia Timur. Sebab, beberapa wilayah di sana masih belum punya sistem jaringan memadai.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaKenaikan subsidi listrik itu berisiko muncul karena aturan power wheeling memperbolehkan pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET.
Baca SelengkapnyaTantangan sektor energi di Indonesia, terutama terkait dengan lifting atau produksi minyak nasional yang saat ini berada di angka 600 ribu barel per hari.
Baca SelengkapnyaTantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO tetapi di aspek hilir.
Baca Selengkapnya