KA cepat tak sejalan dengan Nawacita Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) rencana pembangunan kereta api cepat (KAC) atau high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016 di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Pembangunan proyek yang menggandeng perusahaan China ini tampaknya tidak meredakan kontroversi rencana pembangunan proyek yang memiliki alokasi pendanaan mencapai USD 5,5 miliar tersebut, malah justru semakin meningkat dan menuai banyak penolakan.

Direktur Indonesian Resourcer Studies (IRESS) Marwan Batubara menyatakan, kisruh proyek KAC Jakarta-Bandung telah berlangsung sejak pertengahan 2015. IRESS, lanjut Marwan, mencatat beberapa hal yang menjadi kontroversi proyek tersebut.

"Pembangunan dianggap tidak konsisten dengan visi dan misi Nawacita, membangun dari pinggiran, yang selama ini diusung Presiden Jokowi, mengingat pembangunan KAC Jakarta-Bandung akan semakin membuat kondisi dan realitas pembangunan yang tidak merata antara Jawa dan Luar Jawa," kata Marwan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2).

Marwan juga mengatakan, keputusan pembangunan proyek KAC tidak diambil melalui kegiatan komprehensif yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait, sehingga berbagai persyaratan kelayakan proyek, termasuk perizinan, belum diperoleh saat groundbreaking dilaksanakan.

"Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek patut diragukan karena hasil kajiannya diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atas desakan Presiden. Pembangunan KAC Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh pertimbangan aspek bisnis dibanding pembangunan yang seharusnya mempertimbangkan juga aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain," kata dia.

Lebih lanjut Marwan menegaskan, kepastian tidak diberikannya jaminan pemerintah seperti dinyatakan sejumlah pejabat negara, masih diragukan, mengingat adanya ketentuan dalam Pasal 25 Perpres Nomor 3 tahun 2016 yang menyebut bahwa pemerintah pusat dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategis nasional yang dilaksanakan badan usaha atau pemda yang menjalin kerja sama dengan badan usaha.

Dalam pengerjaan proyek ini pun dikhawatirkan terjadi penggelembungan biaya proyek mengingat biaya KAC Jakarta-Bandung mencapai USD 5,5 miliar untuk jarak 142,3 kilometer atau sekitar USD 38,65 juta per kilometer.

Padahal, lanjut Marwan, sejumlah proyek KAC lain dapat dibangun lebih murah, seperti Mumbai-Ahmadabad USD 14 miliar untuk jarak 534 kilometer atau USD 26,22 juta per kilometer, dan Teheran -Isfahan USD 2,7 miliar untuk 400 kilometer atau USD 6,75 juta per kilometer.

"Biaya rata-rata pembangunan KAC di China adalah USD 17-21 juta per kilometer dan di Eropa adalah USD 25-39 juta per kilometer, jauh lebih rendah dibanding biaya pembangunan KAC Jakarta-Bandung yang mencapai USD 38,65 per kilometer," pungkas dia. (mdk/sau)