Kadin Beberkan Aturan LPEI Penghambat Pengusaha Ekspor Indonesia Tumbuh
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, mengharapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank bisa lebih kreatif dalam menyediakan mekanisme pembiayaan ekspor. Benny menilai, saat ini, mekanisme pembiayaan LPEI tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga pembiayaan lain.
"Sekarang masalahnya ini diawasi oleh OJK, jadi tidak berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kalau sekarang berlakukan seperti bank, sama dengan bank biasa. Yaitu kita (eksportir) harus punya agunan tambahan barang yang tidak bergerak," ungkap Benny, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/3).
"Kedua tidak boleh membiayai berturut-turut perusahaan yang belum untung. Nah ini bagaimana mau bangkit eksportir baru, karena belum punya pengalaman, apalagi jaminan tambahan," imbuhnya.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Apa yang dilakukan Kemendag untuk memperluas pasar ekspor? Kementerian Perdagangan terus memperluas pangsa ekspor produk Indonesia hingga ke Meksiko. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggelar pameran Expo Indonesia en Mexico (EIM) pada 3--6 Agustus 2023 di kawasan World Trade Center, Mexico City, Meksiko dan menghadirkan 51 pelaku usaha di pameran tersebut.
-
Bagaimana kemendag meningkatkan hubungan dagang antar negara? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana BRI mendukung UMKM 'go ekspor'? BRI sebagai salah satu bank terbesar dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia terus memberikan dukungan bagi UMKM binaannya untuk dapat 'go ekspor'. Dukungan nyata tersebut diberikan melalui partisipasi UMKM binaan BRI dalam tradefair ataupun eksibisi yang dapat membantu perluasan pasar ekspor untuk pelaku usaha.
Aturan ini, lanjut Benny, tentu akan menjadi halangan, khususnya bagi para eksportir dan pelaku UKM (Usaha Kecil dan Menengah)yang baru memulai bisnis. Langkah awal mereka bisa saja terhambat lantaran belum memiliki jaminan dan kepastian keuntungan.
"Saya punya sahabat dia bikin animasi, tapi dia ditanya jaminan tambahan, rumah saja masih ngontrak. Ya jaminan saya ya otak saya. Saya bawa ke Singapura dibiayai teman-teman di Singapura. Sekarang pindah ke Singapura. Karena dia juga punya barang. Barang dia adalah otaknya dia. Kalau business as usual ya begini. Kalau mau tidak as usual ya out of the box,"
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank (LPEI), Sinthya Roesly mengakui bahwa sejauh ini porsi pembiayaan untuk UKM memang masih kecil. "Fokus kita sejauh ini masih sangat kecil karena space kita juga terbatas untuk fasilitasi UKM. Dari tahun ke tahun ini juga tidak cukup dibandingkan kebutuhan yang ada," ungkapnya.
Meskipun demikian, dia menegaskan dengan ruang yang terbatas tersebut, pihak terus berusaha membantu tumbuh kembang UKM, baik lewat pembiayaan maupun lewat pendampingan atau konsultasi.
"Selama ini terkait mandat dengan UKM sudah kita berikan jasa konsultasi untuk eksportir untuk meningkatkan daya saing. Untuk UKM, jasa konsultasi kurang lebih 1,100 UKM," jelas Sinthya.
Dukungan lain yang diberikan adalah mengikutsertakan UKM ke berbagai pameran, salah satunya Trade Expo Indonesia (TEI). Partisipasi UKM yang dibawa LPEI ke TEI pun terus meningkat dari 15 UKM di tahun 2015 menjadi 17 UKM di 2016, berlanjut 39 UKM di 2017. Tahun lalu LPEI membawa 49 UKM ke ajang TEI.
"Dukungan LPEI memang cukup paralel pada Kemendag dan Kemenlu terkait program-program ini dan jadi segala jenis produk UKM, apapun produk yang didorong bisa ekspor kita sudah dukung. Sudah ada support untuk 50 komoditas ke lebih dari 150 negara," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaBank Jatim terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan perekonomian daerah maupun nasional.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.
Baca SelengkapnyaCadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sudah membaik.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan menjelaskan, ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh 5,17 persen.
Baca SelengkapnyaAda beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca SelengkapnyaTarif bea masuk sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca SelengkapnyaPemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaPengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca SelengkapnyaI-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif.
Baca SelengkapnyaAda beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya