Kadin desak pemerintah realisasikan kebijakan One Map Policy
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan, Franky Oesman Widjaja meminta kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk mempercepat realisasi kebijakan One Map Policy. Kebijakan ini diperlukan untuk merumuskan peruntukan lahan agar produksi komoditas pangan strategis bisa tercukupi.
Franky mengakui, pemangku kepentingan maupun pengusaha agribisnis saat ini masih mengalami masalah tumpang tindih serta ketidakcukupan lahan. Kebijakan anyar tersebut diyakini sebagai jalan keluarnya.
"Kadin mendukung dan mendorong upaya pemerintah dalam pembenahan tata ruang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya dengan percepatan One Map Policy sebagai alat untuk melakukan pendekatan spasial pada kebijakan lahan di Indonesia," kata Franky di Jakarta, Senin (28/11).
-
Apa yang dilakukan Kementan untuk optimasi lahan? Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan bersama Wakil Gubernur Kalteng dan Kelompok Tani Sidomulyo II secara simbolis melakukan kick off pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Apa yang didorong oleh Kementan? Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong HUT ke 78 RI menjadi semangat dalam membangun pertanian yang berdaulat pangan.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dia menambahkan, pendekatan spasial ini berfungsi agar penggunaan lahan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, konflik terkait lahan antar pemangku kepentingan dapat diminimalisir.
Untuk mencapai kondisi ideal, lanjut Franky, maka metode penggunaan lahan di masa yang akan datang harus menggunakan perencanaan yang tepat, khususnya perencanaan tata ruang. Salah satunya dengan pembangunan pertanian melalui program intensifikasi, seperti pembangunan irigasi, pemupukan yang baik, dan penanaman bibit unggul.
"Ke depan, akan baik apabila dibuat studi banding areal pertanian dengan irigasi maupun tanpa irigasi tidak hanya di dalam negeri, namun juga dengan negara tetangga, seperti Vietnam. Yang telah menggunakan irigasi di berbagai tanaman sehingga produktivitasnya berhasil menduduki peringkat teratas dunia," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KSP tidak hanya sebuah kebijakan, tetapi sebuah perjalanan dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaHal ini ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaLangkah ini sebagai komitmen pemerintah menyelesaikan kasus tumpang tindih lahan.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies tiap daerah memiliki prioritas pembangunannya masing-masing. Prioritas pembangunan itu, kata dia telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu.
Baca SelengkapnyaWhite Paper ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintahan mendatang dalam mengimplementasikan 17 Program Prioritas dan Astacita.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaTomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) menggali potensi wilayahnya masing-masing dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Baca SelengkapnyaPercepatan pembangunan sangat berperan vital dan perlu adanya kebijakan satu peta atau One Map Policy.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca Selengkapnya