Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadin Dukung DKI Jakarta Terapkan PSBB Jilid II, Ini Alasannya

Kadin Dukung DKI Jakarta Terapkan PSBB Jilid II, Ini Alasannya Anies Perpanjang PSBB Jakarta. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menyambut baik keputusan Pemprov DKI Jakarta atas pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat pada 14 September mendatang. Menurutnya PSBB sebagai alat kontrol untuk mencegah orang masuk rumah sakit akibat Covid-19.

"Ingat status kita masih pandemi. Artinya infeksi dari virus (Covid-19) ini masih tinggi. Jadi, saya kira bagaimana ketika lockdown (PSBB) perlu dilakukan adalah langkah untuk menyetop orang masuk rumah sakit karena Covid-19," ujar dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).

Menurut Erwin ditengah situasi kedaruratan kesehatan yang kian membahayakan kesehatan warga ibu kota, sebaiknya berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat bisa ditunda terlebih dahulu.

Apalagi, sambung Erwin, saat ini banyak rumah sakit di Jakarta yang melaporkan bahwa kapasitas ruangan isolasi hingga ICU sudah hampir penuh. "Jadi, sekali lagi perlu dilakukan langkah untuk menyetop orang masuk rumah sakit," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia menilai PSBB kali ketiga ini tepat untuk segera diterapkan. Imbasnya Pemerintah bisa lebih memaksimalkan berbagai program penanganan pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan melihat situasi COVID-19 di Jakarta di mana positivity rate 13,2 persen dan kapasitas rumah sakit rujukan yang hampir penuh.

Dengan demikian, kata Anies, status PSBB Transisi di Jakarta seperti yang diterapkan saat ini akan dievaluasi lebih lanjut mengingat pertambahan kasus baru harian COVID-19 Jakarta mencapai 800 hingga 1.000 orang per hari.

"Situasinya mengkhawatirkan dalam satu minggu terakhir, angka positivity rate di Jakarta itu 13,2 persen (di atas ketentuan aman PBB di angka lima persen)," ucap Anies di Jakarta, Rabu (9/9).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengaku bakal segera mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk mengevaluasi penerapan masa transisi yang sudah diterapkan beberapa bulan terakhir ini.

PSBB masa transisi di ibu kota sendiri bakal berakhir pada 10 September 2020 mendatang atau hari Kamis besok.

"Hari ini gugus tugas akan mengadakan rapat khusus mengevaluasi perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Jakarta," ujarnya.

Anies mengaku telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan baru yang nantinya bakal diterapkan demi menekan angka penularan COVID-19, meski ia tak mau membeberkan kebijakan tersebut dan baru akan mengumumkannya usai rapat.

"Nanti sore atau malam akan kita sampaikan hasilnya, saat ini kami review semua, kami rapatkan dulu, baru kami umumkan," kata dia menambahkan.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta

PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Zulhas Klaim Kadin Sudah Akur dan Kompak, Jokowi dan Luhut Sampai Tertawa
Zulhas Klaim Kadin Sudah Akur dan Kompak, Jokowi dan Luhut Sampai Tertawa

Zulkifli Hasan menyampaikan kepada Jokowi bahwa Kamar Dagang dan Industri (Kadin) saat ini sudah akur dan kompak.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKB DKI Resmi Usulkan Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta
VIDEO: PKB DKI Resmi Usulkan Anies Baswedan Maju di Pilgub Jakarta

Nama Anies menguat disuarkan dari tingkat ranting PAC, DPC hingga tingkat DPW.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru
Anies Tanggapi PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota: Jangan Sampai Ada Ketimpangan Baru

Anies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.

Baca Selengkapnya
Perjalanan Panjang Kadin Dorong Pembangunan Ekonomi
Perjalanan Panjang Kadin Dorong Pembangunan Ekonomi

Kadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Zulhas Bongkar Kadin Usai Kisruh Isu Kudeta, Bikin Jokowi Tersenyum
VIDEO: Zulhas Bongkar Kadin Usai Kisruh Isu Kudeta, Bikin Jokowi Tersenyum

Saat menyapa Anindya, dia mengatakan Kadin saat ini sudah aman dan kompak.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Pimpinan DPR: Silakan Ubah UU-nya kalau Berkuasa

Sufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.

Baca Selengkapnya
Anies Umumkan Siap Maju Pilkada Jakarta: Bismillah Meneruskan Periode Kedua!
Anies Umumkan Siap Maju Pilkada Jakarta: Bismillah Meneruskan Periode Kedua!

Anies Baswedan secara resmi menyatakan siap Kembali maju sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKS Ingin Ibu Kota Tetap Jakarta, Gibran: Enggak Usah Dikomentari lah
PKS Ingin Ibu Kota Tetap Jakarta, Gibran: Enggak Usah Dikomentari lah

Gibran menampung masukan dari semua pihak. Dia mempersilakan jika ada pihak yang berbeda pendapat.

Baca Selengkapnya
Arsjad Rasjid Ungkap Hasil Pertemuan Bersama Bahlil dan Anindya Bakrie: Munas Ulang Kadin Usai Pelantikan Prabowo
Arsjad Rasjid Ungkap Hasil Pertemuan Bersama Bahlil dan Anindya Bakrie: Munas Ulang Kadin Usai Pelantikan Prabowo

Pertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Bahlil tersebut menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan
PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota, Cak Imin: PKB Yakin UU IKN Harus Dilaksanakan

Cak Imin menyampaikan bahwa pernyataan tersebut merupakan hak masing-masing partai.

Baca Selengkapnya