Kadin Dukung Pemerintah Berantas Mafia Tanah Penyebab Daya Saing RI Lemah
Merdeka.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengaku geram dengan keberadaan mafia tanah di Indonesia. Selain investor yang menjadi korban, daya saing RI menurutnya terganggu imbas eksisnya mafia tanah yang memakan kerugian hingga triliunan Rupiah tersebut.
"Mafia tanah yang mengambil keuntungan dari suatu hal yang tidak positif, itu membuat ekonomi kita cost-nya menjadi lebih tinggi. Sehingga menganggu daya competitiveness kita," tutur dia di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (14/10).
Dia juga bilang, banyak proyek-proyek infrastruktur yang dulunya menjadi korban kasus mafia tanah. "Kebanyakan para investor juga banyak korban mafia tanah, kemudian proyek-proyek infrastruktur, itu jalan tol, itu kan banyak korban mafia tanah juga," ujarnya.
-
Siapa orang terkaya di Indonesia? Adapun Prajogo Pangestu seorang pengusaha yang masuk posisi pertama sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sekitar 55,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp862,8 triliun (dalam kurs Rp 15.519 per USD).
-
Kenapa investasi ilegal berkedok koperasi berbahaya? Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan tawaran investasi bodong yang bisa merugikan diri sendiri.
-
Siapa saja investor yang terlibat di IKN? Agung menyebutkan sepanjang tahun 2023 ada sekitar 23 investor pelopor dari dalam negeri yang melakukan Groundbreaking di IKN dengan Investasi non-APBN senilai Rp41 triliun.
-
Apa harga tanah termahal di Indonesia? Tanah kosong di kawasan ini sudah terbilang sangat jarang karena sebagian besar sudah digunakan untuk membangun gedung mewah yang digunakan oleh perusahaan terkenal baik lokal maupun perusahaan global.
Pihaknya pun menegaskan, pengusaha mendukung rencana pemerintah dalam membongkar aksi-aksi mafia tanah di dalam negeri. "Ya kalau pemerintah sudah menyatakan membongkar mafia tanah ya bagus," kata dia.
Sebelumnya, Bareskrim Polri akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah dalam waktu dekat. Tim ini bertugas menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di Indonesia.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, pembentukan Satgas Mafia Tanah berdasarkan hasil koordinasi antara pihaknya dengan Kementerian Agraria.
"Hasil koordinasi antar Kementerian Agraria bahwa banyaknya kasus-kasus tanah yang memang sulit diungkapkan yang terkesan," kata Ari Dono.
"Seperti ada sindikasi, maka kita bentuk satu satgas (mafia tanah) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang memang sulit yang diperkirakan itu merupakan bagian dari sindikasi," sambung Ari Dono.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca SelengkapnyaNusron lalu membongkar tiga elemen mafia tanah berdasarkan hasil identifikasi.
Baca SelengkapnyaKetegangan ini terjadi setelah Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin untuk periode 2024-2029 dalam Munaslub pada Sabtu (14/9) lalu.
Baca SelengkapnyaKPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMafia tanah terbukti merugikan keuangan negara, menyengsarakan kehidupan rakyat, serta menghambat investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan.
Baca SelengkapnyaDi tengah konflik ini, pergerakan saham yang terafiliasi dengan masing-masing kubu menjadi sorotan.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mendukung komitmen Menteri ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia telah menyiapkan white paper untuk pemerintah selanjutnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci menghadapi ancaman global
Baca SelengkapnyaIndef menilai seharusnya Kadin Indonesia satu suara karena kondisi perekonomian tengah menghadapi daya beli yang melemah.
Baca Selengkapnya