Kadin gelar rakornas genjot sinergi dengan pemerintah ciptakan lapangan kerja
Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017. Rakornas digelar untuk mensinergikan langkah dunia usaha dengan kebijakan pemerintah.
"Kami akan menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha. Tak hanya itu kami juga akan sinergikan langkah dengan kebijakan pemerintah," ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani di sela-sela gelaran Rakornas yang dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10)
Rakornas Kadin 2017 mengambil tema 'Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja, Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan'.
-
Apa solusi Kemnaker atasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Siapa yang mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemnaker mendorong peningkatan produktivitas pekerja dengan aturan pengupahan? 'Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya,' ujarnya.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
Rosan mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Langkah tersebut perlu didukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing dunia usaha nasional.
Dia berharap dengan penciptaan lapangan kerja akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara signifikan. Dalam Rakornas Kadin 2017, Kadin membagi bidang dan sektor usaha ke dalam 14 kluster utama. Rinciannya adalah:
1. Kluster Bidang Sumber Daya Mineral, Batubara, Listrik, Industri Migas, Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup. Klaster ini terfokus pada kepastian hukum dan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investor untuk mendorong investasi di sektor energi dan sumber daya alam.
2. Kluster Bidang Perbankan, Finansial, Pasar Modal, Investasi, Kebijakan Moneter dan Fiskal. Klaster ini terfokus pada peningkatan peran jasa keuangan, pasar modal dan investasi secara inovatif untuk mewujudkan stabilitas dan pemerataan ekonomi.
3. Kluster Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan, Asosiasi, Hubungan Antar Lembaga dan Koordinasi Wilayah Barat, Tengah dan Timur. Kluster ini terfokus pada pemanfaatan konsolidasi organisasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga pemerintah guna mempercepat pemberdayaan ekonomi daerah.
4. Kluster Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Kluster ini terfokus pada kesiapan perdagangan dan industri dalam era digital ekonomi.
5. Kluster Bidang UMKM, Koperasi, Industri Kreatif dan Innovasi Tekhnologi Startup. Fokus Kluster ini adalah mendorong digitalisasi UMKM, industri kreatif dan start up untuk menciptakan ekonomi berkeadilan dalam menghadapi persaingan global.
6. Kluster Bidang Agribisnis, Pangan, Kehutanan, Pengolahan Makanan, Industri Peternakan, Kelautan dan Perikanan. Kluster ini terfokus pada peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan untuk pemerataan ekonomi dan memacu daya saing bangsa.
7. Kluster Bidang Perhubungan, Logistik, Pengelolaan Rantai Pasokan, ICT dan Ristek. Klaster ini terfokus pada optimalisasi pemanfaatan ICT, infrastruktur dan konektivitas transportasi untuk mendukung daya saing logistik nasional dalam era ekonomi digital.
8. Kluster Bidang Pariwisata, Industri Tradisional Berbasis Budaya dan MICE. Kluster ini terfokus pada peran industri pariwisata, industri berbasis budaya dan MICE untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkecil kesenjangan ekonomi.
9. Kluster Bidang BUMN, CSR dan Persaingan Usaha. Kluster ini terfokus pada Sinergi BUMN dan sektor swasta untuk pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan csr yang baik dan benar.
10. Kluster Bidang Konstruksi dan Infrastruktur. Kluster ini terfokus pada strategi memaksimalkan peran sektor swasta nasional untuk investasi dan konstruksi di dalam pembangunan infrastuktur indonesia.
11. Kluster Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial, Hukum dan Regulasi. Kluster ini terfokus pada pembangunan SDM yang sehat dan kompeten untuk mendorong perkembangan industri dan memenangkan persaingan global di era digital.
12. Kluster Bidang Properti dan Pengembangan Kawasan Ekonomi. Kluster ini terfokus pada pengembangan kawasan ekonomi dan properti sebagai sarana peningkatan daya saing nasional.
13. Kluster Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Industri Olah Raga. Kluster ini terfokus pada pengembangan industri olah raga dan menumbuhkan kesetaraan usaha perempuan untuk meningkatkan citra bangsa.
14. Kluster Hubungan Internasional. Kluster ini terfokus pada peningkatan kerjasama ekonomi dan bisnis antar bangsa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Selain diikuti para pelaku usaha, sidang rapat koordinasi masing-masing kluster melibatkan para menteri kabinet dan kalangan pemerintah terkait. Rakornas Kadin 2017 juga dihadiri segenap Jajaran Dewan Pengurus Lengkap Kadin Indonesia, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Pimpinan Asosiasi/Gabungan/Himpunan bisnis, tokoh masyarakat hingga kalangan akademisi. Sedikitnya Rakornas diikuti oleh lebih dari 1.000 orang.
Masukan para peserta Rakornas Kadin 2017 akan dituangkan dalam hasil rumusan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca SelengkapnyaKadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca SelengkapnyaRegulasi tersebut membentuk ekosistem yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo ingin mengoptimalisasi sektor kelautan hingga pertanian untuk mengatasi persoalan lapangan pekerjaan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaMoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama
Baca SelengkapnyaPesan Wapres Ma’ruf Amin ke Kemnaker: Ciptakan Lingkungan Kerja yang Ramah
Baca SelengkapnyaBerdirinya Satpel BLK Karimun, sebagai perwujudan dari implementasi transformasi BLK.
Baca Selengkapnyaosan berjanji akan meningkatkan kerja sama lintas sektor atau dunia usaha untuk mendorong pencapaian target investasi di tahun 2024 yang sebesar Rp1.650 T.
Baca SelengkapnyaShinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Baca Selengkapnya