Follow
Kadin: Kemampuan Pembiayaan Masyarakat untuk Perumahan Layak Huni Perlu Ditingkatkan
Merdeka.com - Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata menegaskan bahwa pentingnya untuk memperhatikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kita menyadari bahwa hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini harus mendapat perhatian lebih, bukan hanya dari segi supply tapi juga demand, salah satunya kemampuan masyarakat dalam hal pembiayaan," kata Budiarsa dalam konferensi pers Indonesia Housing Forum 2021, Senin (11/10).
Saat ini, di Indonesia masih terdapat backlog perumahan yang besar atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kemampuan pembiayaan perumahan.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Di mana kesenjangan terjadi? Masalah kesenjangan ini tidak hanya terjadi dalam aspek sosial masyarakat, tetapi juga berbagai aspek lainnya. Mulai dari kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesenjangan digital.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Apa pengertian kesenjangan secara umum? Kesenjangan adalah adanya pembagian atau pemisahan antara dua hal atau lebih. Dalam konteks masyarakat, kesenjangan terjadi ketika ada ketimpangan atau perbedaan yang signifikan antara individu atau kelompok dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, hak, dan kesejahteraan.
"Kita semua menyadari bahwa kita masih mempunyai backlog perumahan yang besar, yang perlu dikejar dari tahun ke tahun. Sehingga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak bisa ditingkatkan," imbuhnya.
Budiarsa menegaskan, Kadin sendiri ingin membangun ekosistem yang baik untuk industri properti, khususnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, hal-hal menyangkut perumahan rakyat seperti pengadaan tanah sampai perencanaan, perizinan, dan pembiayaan bisa terus ditingkatkan.
"Kami sebagai Kadin terus akan mengupayakan setiap tahap dari kegiatan pengadaan perumahan. Tentu yang harus kita perhatikan kegiatan mana saja yang bisa meningkatkan pelaksanaan pengadaan perumahan yang layak pada umumnya," katanya.
Dia menjelaskan, industri properti mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Lantaran industri properti melibatkan lebih dari 170 jenis industri lainnya. Sehingga jika industri properti ini bergerak, maka 170 jenis industri itu juga akan bergerak.
"Industri properti ini kaitannya banyak sekali dengan industri-industri lainnya, sehingga peran industri properti ini terhadap perekonomian nasional itu cukup signifikan," tutupnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca Selengkapnya
SMF menyoroti rumus BPS dalam menghitung angka backlog yang masih mengacu pada ukuran rumah tangga, bukan keluarga.
Baca Selengkapnya
Salah satunya, karena rumah tak layak huni tidak memiliki air yang bersih.
Baca Selengkapnya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.
Baca Selengkapnya
Bangunan kumuh yang berdiri sepanjang bantaran Kali Ciliwung di Jakarta semakin mencolok.
Baca Selengkapnya
Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit.
Baca Selengkapnya
Puluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca Selengkapnya
Kelompok masyarakat kelas menengah atas telah mudah dijangkau untuk pemberian rumah.
Baca Selengkapnya
Bank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya