Kadin minta dilibatkan dalam pembahasan kebijakan ekonomi pemerintah

Merdeka.com - Pemerintah diminta untuk melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam setiap paket ekonomi yang dibuat. Sehingga, Kadin tidak hanya menjadi objek regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

"Ada pertanyaan mendasar, sampai dimana peran Kadin dalam transformasi (paket kebijakan) tersebut. Apakah masih menjadi objek regulasi atau subjek dalam regulasi tersebut," ujar Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional Kadin Indonesia bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (19/10).

Menurut dia, Kadin Indonesia dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam kelanjutan penerbitan paket kebijakan. ‎Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih tepat sasaran dan efisien.

"Tentu keinginan terlibat ini juga kesiapan dan kemampuan Kadin sendiri. Peran Kadin tidak hanya memberikan saran dan usulan, tetapi juga ikut dalam perencanaan tersebut. Karena Kadin satu-satunya wadah usaha yang didirikan dengan undang-undang dan posisi paling depan dalam kebijakan dan regulasi," jelasnya.

Dia menambahkan Kadin Indonesia saat ini memiliki kekuatan jaringan dengan adanya kantor cabang di 34 provinsi. Jumlah kantor itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pasar di pusat hingga daerah.

"Persaingan ini sudah begitu ketat, di masa depan, Kadin perlu memainkan perannya," jelas Suryo.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong akan mengakomodasi keinginan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk terlibat dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah.‎

"Saya janji akan kerja sama dengan baik, dan blak-blakan," kata Thomas.

Menurut dia, Kadin sering terlibat dalam agenda internasional seperti pertemuan pengusaha se-dunia dan pertemuan antara pemerintah dengan negara sahabat. Hal tersebut bakal mempermudah pemerintah mencapai tujuannya.

"Dimana-mana itu banyak ketemu Kadin, jadi selalu Kadin sudah mendahului ke sana. Menyiapkan acara dan pertemuan-pertemuan. Kalau tidak ada persiapan seperti itu wah resmi kunjungan kerja kita tidak seefektif yang kita inginkan," tutupnya. (mdk/bim)