Kadin Minta Investasi Asing yang Masuk RI Turut Pakai Produk Dalam Negeri

Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Dandung Sri Harninto, memberi sorotan kepada rencana pemerintah untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya.Dandung mengatakan, tentunya ini merupakan sebuah dilema.

Sebab, di satu sisi pengusaha mendukung pemerintah yang ingin mengangkat investasi. Tapi di sisi lain dia juga ingin industri nasional ikut terbangun. "Yang perlu dicatat pada saat investasi masuk, memang salah satu kelemahan atau yang perlu kita kritisi saat investasi masuk, dari manapun itu, selalu mensyaratkan penggunaan barang-barang dari mereka," kata Dandung dalam sesi teleconference, Selasa (24/11).

Dalam hal ini, Dandung mengomentari aturan yang masih memperbolehkan investor asing untuk menggunakan barang impor pada suatu proyek di dalam negeri. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mewajibkan proyek yang didanai APBN atau APBD seluruhnya menggunakan barang kebutuhan dari pasar domestik.

"Karena aturannya itu hanya ditulis tidak wajib, hanya disarankan. Jadi akhirnya kemudian teman-teman kontraktor ambil untung jalan pintas yang harga termurah," ujar dia.

"Padahal secara harga keberpihakan industri jadi berat. Karena ya namanya kontraktor kan milih barang murah, tapi kemudian kepentingan jangka panjangnya menjadi tergugurkan karena industri kita tidak berkembang," tegas dia.

Oleh karenanya, Kadin Indonesia menyarankan agar investasi asing yang masuk tak mematikan industri nasional. "Secara umum, semoga dengan Undang-Undang Cipta Kerja investasi semakin banyak masuk Indonesia, tapi berbarengan dengan itu industri nasional kita juga semakin bertambah kuat," imbuh Dandung.

Luhut Ingin Ada Sanksi untuk Perusahaan yang Tak Maksimalkan TKDN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ingin memaksimalkan penerapan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lewat seperangkat aturan, termasuk sanksi administratif. Menurutnya, tidak ada progres signifikan sejak dua tahun aturan mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh seluruh K/L di Indonesia sesuai Kepres 29 Tahun 2018 diterapkan.

"Untuk itu, saya tegas sampaikan di forum rapat koordinasi agar tidak ada lagi yang punya kepentingan kanan-kiri. Dan penerapan TKDN harus dimaksimalkan lewat seperangkat aturan, seperti memberikan sanksi administratif bahkan bila perlu yang lebih tegas misalnya pergeseran jabatan," kata Luhut melalui akun Instagramnya, dikutip Antara, Kamis (10/9).

Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Sektor Migas bersama jajaran kementerian/lembaga terkait. Luhut pun memberi pesan khusus bagi Pertamina agar sejak awal tahap perencanaan bisa mengikutkan BPPT, untuk memastikan apa saja produk yang bisa digunakan dari TKDN.

Sebagai Ketua Tim Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Luhut ingin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa berkontribusi lebih dalam pembuatan komponen dasar dalam negeri yang telah tersertifikasi untuk memenuhi TKDN. Total produk yang memiliki sertifikat TKDN baru 9.565 produk dan jumlah tersebut masih sangat sedikit sekali untuk ukuran negara sebesar Indonesia.

"Saya berpesan kepada seluruh K/L untuk melanjutkan pembicaraan terkait TKDN ini dalam waktu tiga minggu lagi, guna mengevaluasi kebijakan penerapan TKDN untuk lembaga negara," katanya.

Dia berharap, penerapan TKDN menjadi kesempatan seluruh bangsa Indonesia untuk berbenah dan memperbaiki banyak hal yang selama ini kurang diperhatikan. Dengan demikian, lompatan besar yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bisa diwujudkan lewat peningkatan nilai tambah dan kualitas produk dalam negeri Indonesia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com