Kadin minta pemerintah segera putuskan kajian Blok Masela

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk segera memutuskan kajian pengembangan Blok Masela, Laut Arafuru, Maluku. Lambatnya pemerintah dalam mengambil keputusan memberi implikasi negatif terhadap kepercayaan investor di bidang hulu minyak dan gas bumi nasional.

Saat ini terdapat dua opsi yang mengemuka terkait kajian pengembangan Blok strategis tersebut, di antaranya skema Onshore LNG (ONLG) dan Floating LNG (FLNG).

"Saya belum melihat ada perkembangan dari pemerintah dalam memutuskan ‎FLNG atau onshore. Justru ini akan berdampak buruk terhadap industri migas nasional," kata Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kadin, Firlie Ganinduto di Jakarta, Selasa (22/12).

Dengan ketidakpastian dan proses yang bertele-tele, berakibat cukup besar terhadap pengembangan proyek, seperti aspek ekonomi dan periode waktu pembangunan. Padahal, banderol harga minyak dan gas bumi trennya terus mengalami perubahan setiap waktu.

"‎Lamanya waktu dalam membut keputusan ini akan membuat economic feasibility dari proyek tersebut berubah, karena harga minyak fluktuatif serta masa kontrak PSC (Production Sharing Contract/PSC) yang semakin pendek," kata dia.

Firlie berharap pemerintah menganalisa dan belajar dari pengalaman di proyek Indonesian Deepwater Development (IDD), Selat Makassar yang dioperatori Chevron. ‎Proyek yang strategis ini justru terkatung-katung akibat pemerintah lambat mengambil keputusan.

"Jangan sampai kejadian pada IDD Chevron terjadi pada Masela di mana keputusan yang lama membuat proyek tidak ekonomis lagi," kata dia.

Sementara itu, Pakar LNG, Yoga Suprapto justru punya pendapat berbeda. Menurut dia, pemerintah tidak perlu terlalu terburu-buru menentukan kajian pengembangan Blok Masela. Di tengah pilihan pembangunan infrastruktur LNG melalu skema darat dan laut yang menjadi perdebatan, pemerintah seharusnya fokus terhadap dampak proyek bagi ekonomi masyarakat setempat

"Apakah sumber daya alam gas Masela diperlakukan sebagai sumber penerimaan negara atau sebagai penggerak ekonomi nasional? Ini yang wajib diperhatikan pemerintah," kata Yoga. (mdk/sau)