Kadin Nilai Pemerintah Perlu Bentuk Gugus Tugas Ekonomi dan Bansos

Merdeka.com - Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter, menilai pemerintah perlu membuat dua satuan tugas (satgas) baru dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Dua satgas tersebut yakni satgas penanganan ekonomi dan satgas penanganan bantuan sosial. Kedua gugus tugas bidang ini sangat dibutuhkan karena sedang berhadapan dengan 3 masalah besar.

"Keadaan sekarang kita mengalami tiga masalah besar yaitu kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial," kata Chris dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Perlukah Satgas Ekonomi?', Jakarta, Sabtu (16/5).

Chris menuturkan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah cepat pemerintah dalam menangani Covid-19. PSBB dilakukan bersamaan dengan tes massal yang ditargetkan 10.000 per hari meski faktanya dalam sehari baru bisa melakukan tes kepada 5.000 orang.

Namun, kebijakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Sebab, semakin kebijakan ini diterapkan lebih lama, roda ekonomi masyarakat makin terpukul. Akibatnya dunia usaha semakin terdampak dan masyarakat semakin banyak yang berpotensi terjangkit.

"Jangan sampai kita yang sudah terdampak, tapi bahayanya juga tidak dihindari," kata Chris.

Alasan Indonesia Perlu Dua Gugus Tugas Baru

Dia melanjutkan, tidak mungkin roda ekonomi tetap stagnan dalam waktu yang lama. Sebab, kejelasan tentang vaksin masih belum ada. Jikapun vaksin ditemukan, proses untuk sampai distribusi akan memakan waktu yang lama.

Sementara setelah ditemukannya vaksin, roda ekonomi tidak serta merta pulih seperti sedia kala. Sektor ekonomi perlu waktu yang lama. Hal inilah yang mendasari diperlukannya satgas ekonomi. "Jadi satgas ekonomi perlu dibentuk," kata Chris.

Satgas bantuan sosial juga tak kalah penting untuk dibentuk pemerintah. Sebab, saat ini terjadi kesimpangsiuran data bantuan sosial. Bantuan sosial ini sangat penting karena hampir semua orang sudah tidak memiliki pendapatan.

"Jangan sampai masyarakat dihadapkan dengan pilihan terkangkit Covid-19 atau mati kelaparan," kata dia.

Bantuan sosial ini, kata dia, sangat penting karena banyak yang terkena dampaknya. Sementara, banyak kasus bantuan tumpang tindih yang mengakibatkan tidak meratanya bantuan di masyarakat.

Hal ini terjadi karena baik pemerintah pusat dan daerah tidak bersatu dan bergerak sendiri-sendiri. Mulai dari pemerintah yang diwakili Kementerian Sosial memberikan bantuan sembako. Lalu Presiden secara mandiri juga memberikan bantuan sosial. Begitu juga dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang memiliki program bantuan sosial masing-masing.

"Ini kan simpang-siurnya, rakyat yang harus dapat malah enggak dapat," ungkap dia.

Sehingga menurut dia, perlu ada satgas yang sama dengan penanganan Covid-19 di sektor kesehatan. Sebab yang dilakukan pemerintah dengan menunjuk Ketua BNPB sebagai komando penanganan masalah kesehatan sudah berjalan baik.