Follow
Kadin Sebut Perluasan PPKM Darurat akan Berdampak ke Ekonomi
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang. Bahkan mulai Senin ini, pemerintah juga melakukan perluasan PPKM Darurat di 15 kota atau Kabupaten di luar Jawa dan Bali.
Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, adanya perluasan PPKM Darurat ini tentu berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha. Tidak bisa dipungkiri juga berbagai indikator ekonomi, misalnya indeks kepercayaan konsumen (IKK) dan indeks penjualan ritel sangat dipengaruhi oleh perkembangan kasus yang ada.
"Bagi Kadin, saat ini kita dihadapkan pada dua peperangan sekaligus, yakni perang di bidang ekonomi dan perang di bidang kesehatan," kata saat dihubungi merdeka.com, Senin (12/7).
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang terjadi pada PMI di Korsel? Diketahui, kata Benny, ada tujuh korban atas peristiwa itu, dua PMI dinyatakan meninggal dunia sementara lima rekan lainnya masih dalam proses pencarian pihak berwenang di Korea Selatan bersama perwakilan KBRI Indonesia.
Dia mengatakan, PPKM Darurat harus dilihat sebagai bagian dari perang melawan pandemi. Untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia, maka secara bersama-sama semua bisa menang dalam perang tersebut. Karena jika melalui kebijakan perluasan PPKM Darurat tingkat penyebaran Covid-19 bisa ditekan, maka ini bisa menjadi modal yang sangat berharga untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia.
"Perluasan PPKM Darurat ini harus kita lihat sebagai upaya bersama untuk menangani pandemi Covid-19 yang menjadi kunci dari pemulihan ekonomi," kata dia.
Kadin sendiri serta para pelaku usaha sangat mendukung pemberlakuan PPKM Darurat untuk menekan laju pandemi. "Kadin memastikan mendukung dan akan berkolaborasi erat bersama pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini," tandasnya.
Seperti diketahui Pemerintah telah menetapkan secara matang perluasan PPKM Darurat di 15 kabupaten/kota yakni di Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca Selengkapnya
Kadin Indonesia telah menyiapkan white paper untuk pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Arsjad fokus terhadap penguatan organisasi serta mendorong pencapaian Kadin.
Baca Selengkapnya
Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan tersebut, dijelaskan bahwa ekspansi bisnis UMKM terus meningkat dan tetap optimis menghadapi Q3- 2023.
Baca Selengkapnya
Kadin memiliki peran sebagai mitra strategis Pemerintah dan wadah bagi dunia usaha.
Baca Selengkapnya
Kadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif.
Baca Selengkapnya
Penyediaan ekosistem yang baik menjadi salah satu prasyarat untuk memperkuat basis wirausaha sosial di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, risiko itu sulit diprediksi karena minim data historis. Maka, industri asuransi dan reasuransi bisa mengambil peran untuk menjamin ketidakpastian.
Baca Selengkapnya
Anin dapat memahami kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya
Dalam momen tersebut, Arsjad Rasjid menegaskan Kadin siap bekerja sama dengan presiden terpilih untuk menyusun whitepaper kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.
Baca Selengkapnya