Kadin: Semua negara yang tidak nurut IMF pasti berhasil

Merdeka.com - Krisis ekonomi dan moneter yang meluluhlantahkan perekonomian nasional di era 1997-1998, membawa Indonesia masuk dalam perangkap utang lembaga moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF). Akhir 1997, pemerintah Indonesia meminta bantuan pada IMF dan Bank Dunia. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Keuangan saat itu yaitu Marie Muhammad.

Pada 1998, IMF memutuskan memberikan dana talangan sebesar USD 43 miliar. Dengan dalih bantuan, Indonesia justru berada di bawah ketiak IMF. Sebab, IMF memberikan syarat dan monitoring ketat pada sistem ekonomi Indonesia.

Butuh waktu delapan tahun bagi Indonesia untuk bisa lepas dari jerat utang IMF. Hingga akhirnya pada Oktober 2006, Indonesia melunasi nilai sisa utang pokok IMF yang dibayarkan sebesar USD 3,1 miliar plus satu kali pembayaran bunga. Dengan demikian, total tanggungan Indonesia yang harus dibayar sebesar USD 3,2 miliar.

Setelah pelunasan utang dan membaiknya perekonomian Indonesia, hubungan Indonesia dan IMF tetap berjalan. Namun kondisinya berbalik. Kini, Indonesia yang meminjamkan utang untuk IMF. Pemerintah memberi bantuan pinjaman sebesar USD 1 miliar atau setara Rp 9,4 triliun.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Riza Suwarta menuturkan, tidak hanya Indonesia yang memiliki pengalaman dengan IMF. Negara lain pun demikian. Dia mencontohkan Brazil, Malaysia, Vietnam dan Argentina. Negara-negara itu juga menyelesaikan permasalahan perekonomian setelah lepas dari IMF.

"Brasil, Malaysia, Vietnam, dan Argentina berhasil dengan tidak menuruti IMF (International Monetary Fund). Semua yang tidak turut IMF berhasil," jelas Riza di Warung Daun, Sabtu (2/11).

Berangkat dari hal itu, Riza menilai tidak ada untungnya jika masih mendengar usulan kebijakan perekonomian dari IMF. Justru sebaliknya, jika menuruti usulan IMF, Indonesia semakin lamban berkembang. Untuk itu, Indonesia juga perlu belajar dari negara lain yang menutup rapat perekonomiannya dari campur tangan IMF.

"PR besar yang harus dilakukan pemerintah adalah mengevaluasi kebijakan ekonomi seperti devisa bebas. Suksestorinya ada Argentina yang tidak menuruti IMF," tutupnya. (mdk/noe)