Kadin Soal Pesangon di UU Cipta Kerja: Masih Lebih Besar dari Malaysia & Vietnam

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada Senin (5/10) lalu. Namun, sejumlah kalangan masih menolak atas kehadiran UU ini. Termasuk dari kaum buruh yang kluster ketenagakerjaan, salah satunya pesangon yang turun menjadi 25 kali.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menilai, jumlah pesangon yang dibayarkan di Indonesia jauh lebih banyak jika dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

"Walaupun ini diturunkan contohnya pesangon ke 25 kali itu masih yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya Seperti Vietnam mereka itu rata-rata di 10, Malaysia itu juga Thailand antara 10 sampai 15 dan itu pun masih tinggi," kata dia dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Kamis (8/10).

Dia memastikan seluruh pembahasan Rancangan Udang-Undang (RUU) Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh elemen buruh. Di mana enam konfederasi serikat buruh dari berbagai bendera di ajak duduk bersama, melakukan pembahasan yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Kemenko Perekonomian.

"Kita berbicara dengan enam konfederasi buruh yang besar. Di bulan Juli selama tiga Minggu kita bertemu setiap hari dari pagi sampai malam. Selama tiga Minggu bertemu setiap kali mereka membawa 15 orang dunia usaha membawa 15 orang," imbuhnya.

2 Konfederasi Buruh Walk Out

Namun dalam perjalanannya, dua dari keenam konfederasi buruh yang dilibatkan pemerintah melakukan walk out. Keduanya adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

"Dari enam itu dua walk out. Di mana dua itu keluar sebelum masuk materi pembahasan. Intinya Mereka bilang kita tidak mau ada pembahasan. Dua walk out yaitu Said Iqbal dan juga Andin," ujarnya.

Rosan yang ditugaskan menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law saat itu pun tidak keberatan atas keluarnya dua serikat buruh dari pembahasan RUU Cipta Kerja. Sebab, empat serikat buruh lain yang melakukan dialog bersama pemerintah sudah mencerminkan 75 persen dari total buruh yang terdaftar sebagai anggota serikat pekerja.

Di mana total pekerja yang terdaftar sebagai serikat pekerja itu mencapai sekitar 3,4 juta orang dari 131 juta orang tenaga kerja di Indonesia. "Oleh sebab itu keempat ini sudah tersampaikan dengan beberapa kesepakatan. Kami pun dipanggil DPR paling banyak adalah masalah tenaga kerja," kata dia.