Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadin ungkap kisruh Freeport mirip dengan kasus Saudi Aramco

Kadin ungkap kisruh Freeport mirip dengan kasus Saudi Aramco Freeport. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Wilayah Indonesia Timur berharap pemerintah mengelola isu PT Freeport dengan baik. Jangan sampai memanasnya hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah menjadi kontra produktif dan tidak terukur.

"Isu PT Freeport ini harus dikelola dengan baik, terukur dengan target yang jelas," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (22/2).

Andi mengatakan, gejolak antara negara dan korporasi besar seperti Freeport lumrah terjadi dimana-mana. Misalnya dulu ada Aramco dengan pemerintah Saudi Arabia. Kemudian, Aramco jatuh ke pangkuan pemerintah Saudi.

"Sengketa kontrak dengan MNC (Multi Nasional Company) ini hal biasa. Tapi harus ada target yang terukur. Gejolak itu di-manage sehingga bisa lebih produktif dalam jangka panjang atau jangka pendek," ujar Andi.

Andi mengatakan, pihaknya mendukung ketegasan pemerintah kepada PT Freeport. Sebab selama ini, Freeport mengulur-ulur waktu membangun smelter di dalam negeri. Freeport juga terkesan berusaha selalu mendikte pemerintah. "Dia ketemu Menteri Jonan yang keras kepala dan tidak mau didikte," jelas Andi.

Namun Andi mengingatkan agar isu ini dikelola dengan baik. Sebab, puluhan ribu pekerja tambang sudah dirumahkan. Tak hanya itu, jika ini terus berlangsung perekonomian di Papua akan ikut terguncang. Sebab, lebih dari 90 persen produk domestik bruto regional (PDRB) Kabupaten Mimika, sekitar 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Papua berasal dari Freeport.

"Saya kira dampak-dampak ekonominya dan politik lokal juga harus dipertimbangkan. Makanya kita harap dikelola dengan baik," pungkas Andi.

Sebagaimana diketahui, hubungan dengan pemerintah memanas setelah Freeport mengancam menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional, karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) telah dilanggar. Kemudian Freeport telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu, karena tak bisa mengekspor konsentrat tembaga.

Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.

Pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.

Posisi pemerintah sebagai pemberi izin kini menjadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai dua pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: NGAMUK! DPR Sikat Dirut KAI Didiek Hartantyo Anti Kritik & Bikin Karyawan Sengsara
VIDEO: NGAMUK! DPR Sikat Dirut KAI Didiek Hartantyo Anti Kritik & Bikin Karyawan Sengsara

Anggota DPR dari fraksi PDIP Mufti Anam menyentil Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo

Baca Selengkapnya
Indef: Dualisme Kepemimpinan Kadin Harus Segera Diakhiri
Indef: Dualisme Kepemimpinan Kadin Harus Segera Diakhiri

Indef menilai seharusnya Kadin Indonesia satu suara karena kondisi perekonomian tengah menghadapi daya beli yang melemah.

Baca Selengkapnya
Nasib Kinerja Saham Arsjad Rasjid VS Anindya Bakrie di Tengah Konflik Internal Kadin
Nasib Kinerja Saham Arsjad Rasjid VS Anindya Bakrie di Tengah Konflik Internal Kadin

Di tengah konflik ini, pergerakan saham yang terafiliasi dengan masing-masing kubu menjadi sorotan.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
KPK Usut Pengusaha Pemberi Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut perusahaan swasta pemberi uang kepada mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.

Baca Selengkapnya
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport
Jokowi Cerita Sempat Dibisiki 'Hati-hati Digulingkan' Saat Ingin Ambil Alih Freeport

Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.

Baca Selengkapnya
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga
Freeport Mau Gugat RI Soal Bea Keluar Ekspor Tembaga, Ini Kata Airlangga

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Baca Selengkapnya
Konflik Internal Kadin Indonesia Bikin Saham Keluarga Bakrie Naik, Ini Datanya
Konflik Internal Kadin Indonesia Bikin Saham Keluarga Bakrie Naik, Ini Datanya

Ketegangan ini terjadi setelah Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin untuk periode 2024-2029 dalam Munaslub pada Sabtu (14/9) lalu.

Baca Selengkapnya
250 Asosiasi dan Himpunan Siap Bentuk Konfederasi Bila Dualisme Kadin Tak Terselesaikan
250 Asosiasi dan Himpunan Siap Bentuk Konfederasi Bila Dualisme Kadin Tak Terselesaikan

Forum independen ini digelar sebagai respons atas keresahan para pengusaha dan asosiasi/himpunan terhadap polemik dualisme Kadin.

Baca Selengkapnya
Dualisme Kadin, Prof Jimmly: Gantian lah, Cuma Caranya Kurang Mulus
Dualisme Kadin, Prof Jimmly: Gantian lah, Cuma Caranya Kurang Mulus

Jimmly enggan berpihak, karena antara Arsjad dan Anindya dekat dengan dirinya.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Tanggapi Kebakaran Smelter Freeport di Gresik: Tak Ada Korban
Menteri Bahlil Tanggapi Kebakaran Smelter Freeport di Gresik: Tak Ada Korban

Bahlil mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas soal kejadian tersebut.

Baca Selengkapnya
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif
Pejabat Gub Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang di Wilayahnya Agar Lebih Peka dan Akomodatif

Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang.

Baca Selengkapnya
Smelter Tembaga Freeport Dapat Suplai Gas Bumi 9,49 BBTUD, Sumbernya Dari Sini
Smelter Tembaga Freeport Dapat Suplai Gas Bumi 9,49 BBTUD, Sumbernya Dari Sini

Smelter Tembaga Freeport Dapat Suplai Gas Bumi 9,49 BBTUD, Sumbernya Dari Sini

Baca Selengkapnya