Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadin usulkan bentuk badan halal untuk produk RI

Kadin usulkan bentuk badan halal untuk produk RI rosan roeslani. ©2015 kadin-indonesia.or.id

Merdeka.com - Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia terus mengembangkan pasar halal, salah satunya dengan bekerja sama bersama Malaysia melalui Halal Industry Development Corporation (HDC) dalam bidang standarisasi dan promosi produk halal melalui website direktori bisnis ehalal.com dan di Indonesia akan bernama Kadin.ehalal.com.

Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Halal Indonesia, yang fungsinya bukan hanya memberikan label halal seperti yang saat ini sudah dijalankan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga membangun ekosistem halal secara keseluruhan.

"Semua potensi ada di kita kita dari segi produk saya rasa sudah produk kita paling kreatif paling banyak dan dari pasar pasar juga banyak oleh sebab itu saya mengusulkan kepada pemerintah sudah saatnya meluncurkan lembaga halal Indonesia bukan hanya kasih lebel ini halal atau tidak tapi membangun pasar syariah secara keseluruhan karena sekarang masih terpecah kalau kita ngomong travel ada di pariwisata kalau kita ngomong produk adanya di perdagangan kalau kita ngomong perbankan ada di OJK tidak ada satu badan yang mencoba membangun ekosistem ini," kata Rosan di acara Halal Industri Forum, di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (1/8).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengaku pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pemerintah terkait pembentukan badan halal ini. Sehingga, produk-produk Indonesia bisa membuka pasar syariah global.

"Kalau tidak ada badan yang mengurus pasti akan seperti ini, yang kita lihatkan tidak berkembang sedangkan negara-negara lain bukan hanya Malaysia sudah sangat aktif membangun pasar syariah itu," katanya.

Bahkan, Kadin menargetkan hingga akhir tahun ini pemerintah bisa merealisasikan lembaga atau badan halal. Sebab, produk halal menjadi peluang Indonesia lantaran menjadi negara dengan muslim terbanyak di dunia.

"Artinya yang kita harapkan dari Kadin merencanakan dalam waktu antara 3 bulan sampai akhir tahun ini kita sudah usulkan kepada pemerintah bahwa badannya seperti ini apa saja yang ingin dicapai, kemudian tugas dan fungsinya seperti," pungkasnya.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal
Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Baca Selengkapnya
PBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal
PBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal

Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Aturan Wajib Sertifikasi Halal Berlaku Hari Ini, Produk Bisa Ditarik
Info Terbaru: Aturan Wajib Sertifikasi Halal Berlaku Hari Ini, Produk Bisa Ditarik

Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Mendag: Nanti Setahun Lagi Enggak Siap, 10 Tahun Lagi juga Enggak Siap
Menkop Teten Minta Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Mendag: Nanti Setahun Lagi Enggak Siap, 10 Tahun Lagi juga Enggak Siap

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Sertifikasi Halal Kembali Jadi Kewenangan MUI
Cak Imin Ingin Sertifikasi Halal Kembali Jadi Kewenangan MUI

Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan mengembalikan kewenangan menerbitkan sertifikat halal kepada MUI.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya
Profil Haikal Hassan Baras, Pendakwah Diangkat Prabowo Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Profil Haikal Hassan Baras, Pendakwah Diangkat Prabowo Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Selain sebagai pendakwah, dirinya juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan.

Baca Selengkapnya
Membedah Tugas Haikal Hassan Usai Dilantik Jadi Kepala BPJPH
Membedah Tugas Haikal Hassan Usai Dilantik Jadi Kepala BPJPH

Sebagai Kepala BPJPH, Babe Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Gandeng BPJPH, Kemendag Dorong UMKM Indonesia Menjadi Industri dan Pasar Halal Dunia
Gandeng BPJPH, Kemendag Dorong UMKM Indonesia Menjadi Industri dan Pasar Halal Dunia

UMKM didorong untuk mempersiapkan diri dan memanfaatkan momentum tersebut agar siap berdaya saing.

Baca Selengkapnya
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya
Menkop Teten Minta Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Ini Sejumlah Alasannya

Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.

Baca Selengkapnya
Haikal Hassan Kini Jadi Kepala BPJPH
Haikal Hassan Kini Jadi Kepala BPJPH

Babe Haikal juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di perusahaan tambang.

Baca Selengkapnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Pedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya