Kado awal 2018, pemerintah Jokowi impor beras hingga garam industri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo pernah menyatakan kesedihannya jika mendengar laporan Indonesia masih melakukan impor pangan. Presiden Jokowi mengungkapkan ada beberapa komoditas pangan yang seharusnya Indonesia bisa mandiri, tapi kenyataannya masih bergantung impor, di antaranya buah, jagung, beras.

"Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget," kata Presiden saat acara pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara seperti dilansir Antara, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11) tahun lalu.

Namun, Presiden Jokowi telah menerima laporan bahwa kinerja impor pangan saat ini sudah berangsur berkurang. "Beras impor, tapi tahun ini tadi Pak Menteri Pertanian bilang sudah tidak impor, sudah. Jagung dulu masih impor 3,2 juta ton sekarang sudah turun anjlok 60 persen, bagus," kata Presiden.

Meski demikian, di awal 2018 ini pemerintah telah membuka dan memberi izin untuk impor beras. Ini dilakukan karena stok Bulog diklaim berkurang dan harga beras dalam negeri naik cukup tinggi. Tak hanya itu, pemerintah Jokowi-JK juga telah memberi izin impor gula mentah dan garam industri.

Impor beras 500.000 ton

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.

"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).

Rencana pemerintah tersebut dilakukan akibat harga beras medium di dalam negeri mengalami kenaikan lebih dari ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium sebesar Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.

Semula, pemerintah menetapkan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pelaksana importasi beras. Namun, pada akhirnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional menyatakan bahwa Bulog dapat melaksanakan importasi.

Importasi beras tersebut bisa masuk dalam kategori beras untuk kepentingan umum dan kepentingan lain. Importasi tersebut direncanakan berasal dari Vietnam dan Thailand.

Berdasar data dari Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras kualitas medium tercatat mengalami kenaikan. Pada Senin (15/1), harga rata-rata nasional beras kualitas medium sebesar Rp11.271 per kilogram dan pada Selasa (16/1) mengalami kenaikan menjadi Rp11.291 per kilogram.

Pemerintah menyatakan bahwa importasi sebesar 500.000 ton tersebut tidak akan mengganggu petani lokal. Beras impor tersebut nantinya akan memperkuat stok Perum Bulog, dan akan dipergunakan untuk melaksanakan Operasi Pasar (OP) beras.

Kementerian Pertanian mencatat, luas tanam (LT) padi pada Oktober hingga Desember 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut kurang lebih seluas 413 hektare, dari periode yang sama tahun 2016 sebesar 5,2 juta hektar menjadi 4,8 juta hektare pada 2017.

Tercatat, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berkisar pada angka 30-32 ribu ton. Pada awal Januari 2018, stok beras yang ada sebanyak 35.292 ton dan pada Senin (15/1) berada pada angka 30.177 ton.

Impor gula mentah 1,8 juta ton

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin importasi raw sugar atau gula mentah sebanyak 1,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman dalam negeri pada semester pertama 2018.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, bahwa izin impor tersebut diberikan kepada 11 perusahaan rafinasi dalam negeri, dan akan diproses untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman.

"Sudah dikeluarkan, sebanyak 1,8 juta ton untuk semester satu 2018," kata Oke, seusai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Kamis (18/1).

Izin importasi sebanyak 1,8 juta ton tersebut dikeluarkan Kementerian Perdagangan setelah adanya rekomendasi dari kementerian teknis. Pada 2018, alokasi impor gula mentah sebanyak 3,6 juta ton yang akan diberikan kepada 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).

Nantinya, gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi tersebut akan diperdagangkan menggunakan sistem lelang. Skema pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut sempat ditunda beberapa kali, dan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2018.

PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) ditetapkan sebagai penyelenggara pasar lelang GKR oleh Kementerian Perdagangan melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.

Pasar lelang GKR merupakan pasar lelang elektronik yang menyelenggarakan transaksi jual beli GKR secara daring dan "real time" dengan metode Permintaan Beli (Bid) dan Penawaran Jual (Offer). Volume penjual atau pembeli sebanyak satu ton, lima ton, dan 25 ton.

Pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang diharapkan dapat menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh pasokan bahan baku.

Impor garam 3,7 juta ton

Pemerintah berencana mengimpor garam industri sebanyak 3,7 juta ton pada 2018. Impor tersebut dibutuhkan sebab Indonesia belum mampu memproduksi garam industri. Sementara kebutuhan garam industri terus meningkat setiap tahun.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, garam industri tersebut akan dialokasikan untuk perusahaan di bidang petrokimia. Sisanya untuk industri makanan dan minuman namun dalam jumlah kecil.

"Ada macam-macam, ada petrokimia, ada urusan lensa, ada kaca, urusan lensa mata macam-macam. (Untuk industri makanan dan minuman) Ada tapi bukan itu yang terbesar," ujar Darmin saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/1).

Darmin mengatakan, impor garam nantinya akan didatangkan secara bertahap, sebab urgensinya tidak mendesak seperti kebutuhan impor beras. "Masuknya enggak buru-buru, enggak kayak beras," jelasnya.

Darmin menambahkan, kebutuhan impor garam industri diperlukan karena banyak perusahaan akan melakukan ekpansi atau perluasan usaha. Hingga kini, ada sekitar 100 perusahaan yang membutuhkan garam industri.

"Perusahaan ada yang mau ekspansi, ada yang mau ekspor produknya. (Jumlah perusahaan) banyak juga, ada kali lebih 100 perusahaan," tandasnya. (mdk/idr)