Kajian kereta kecepatan menengah diserahkan ke investor

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo sudah memutuskan menolak proposal kereta cepat yang diajukan pihak Jepang maupun China. Alasannya, Jokowi tidak menginginkan APBN digunakan membangun kereta cepat. Pertimbangan lain, kereta cepat belum dibutuhkan dan tidak cocok untuk rute Jakarta-Bandung.

Presiden Jokowi memilih kereta dengan kecepatan menengah atau proyek medium speed train (MST). Namun, proyek ini membutuhkan kajian baru, tidak bisa menggunakan kajian kereta cepat yang sudah dilakukan baik oleh Jepang maupun China.

"Tentu perlu kajian baru," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Di Istana Kepresidenan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, proses kajian proyek kereta kecepatan menengah akan dilakukan investor yang berminat terhadap proyek tersebut. Alasannya, proyek kereta kecepatan menengah bakal menggunakan mekanisme business to business atau tidak menggunakan dana APBN.

"Gini kan keputusan bapak presiden itu, ini bukan investasi negara. Jadi kalau mau silakan saja badan usaha investasi. Jadi studinya ya dari mereka. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan hanya sebagai regulator. Nanti kita akan evaluasi studinya," kata Jonan.

Mantan Dirut PT KAI ini mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi hasil kajian investor yang berminat proyek kereta kecepatan menengah.

"Bukan hanya menyediakan jalur. Pemerintah akan review apakah secara teknis itu memenuhi syarat atau tidak. Semua, teknis juga, business plan nya juga. Bahkan pengajuan jalur itu harus ditender. Kan undang-undangnya gitu, PP-nya gitu untuk kereta api. Kan ini jalur umum," jelas Jonan.

Jonan belum bisa memastikan apakah jalur kereta kelas menengah akan menggunakan jalur milik KAI atau membuat jalur baru.

"Nah ini, saya tidak tahu (jalur) usulannya yang detail gimana. Kalau misalnya gunakan jalur yang dipakai KAI, itu jalur punya negara. Jadi itu dia harus bayar sewa. Siapapun investornya nanti," tutur Jonan.