Follow
Kala jabat menteri perdagangan, Rachmat Gobel dikira ultranasionalis
Merdeka.com - Mantan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan banyak pihak menganggapnya ultranasionalis atau penganut nasionalisme berlebihan. Ini lantaran dia dinilai cenderung membuat kebijakan menghambat impor.
"Saya hanya menghambat impor produk-produk berkualitas KW (tiruan). Karena produk palsu banyak beredar dan merugikan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat punya produk yang bisa ditingkatkan nilai tambahnya, itu yang ingin saya jaga," kata Rachmat saat diskusi terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, Jakarta, Rabu (5/11) malam.
Rachmat dilengserkan dari kursi menteri perdagangan medio Agustus lalu. Dia mengakui tak ada persoalan berarti selama sepuluh bulan menjabat menjadi anggota Kabinet Kerja.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Bagaimana Mendagri mengendalikan inflasi di Indonesia? Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi. Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
"Dalam kabinet saya kira bagus-bagus saja, nggak ada persoalan. Semua berjalan baik, koordinasi antarmenteri bagus. Bahkan, saya biasa berdiskusi dengan menteri lain lewat telepon, nggak ada saling menyerang kebijakan."
Dia juga menilai kepemimpinan Jokowi masih bagus.
"Waktu ke China dalam rangka APEC, Jokowi minta mereka ikut mengendalikan ekspor produknya ke Indonesia." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mendag beri penjelasan kebijakan ini justru untuk mengendalikan kemudahan aktivitas impor ke dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Permendag tersebut pada 17 Mei 2024 menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Zulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya
Menurut Bahlil, hingga saat ini, ada sejumlah negara tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia menyetop ekspor barang mentah
Baca Selengkapnya
Menurut Mendag, hal yang dibatasi dalam Revisi Permendag ini hanyalah larangan impor. Sementara, pemerintah tidak membatasi barang yang akan diekspor.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Tujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca Selengkapnya