Kalah Gugatan Nikel di WTO, Indonesia Harus Ajukan Banding

Merdeka.com - Walaupun harus menelan rasa pahit tersebut, pemerintah Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Presiden Jokowi mengingatkan kepada jajaran untuk melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya.

"Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit," ujar Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Jakarta, Rabu (30/11).

Direktur eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan keputusan yang diambil pemerintah untuk melakukan banding merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab, keputusan dari WTO masih belum final, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan perlawanan dengan banding atas keputusan tersebut.

Dia menerangkan nikel adalah sumber daya alam yang dibanggakan oleh Indonesia karena saat ini nikel dibutuhkan dalam transisi energi. "Kita tidak boleh kalah dengan mereka. Ini hasil alam kita masa harus kita tunduk dengan aturan yang merugikan," tegasnya.

Dia pun menyarankan ke depannya pemerintah melakukan hilirisasi end to end sehingga tidak hanya menjual barang 1/4 jadi dijual ke negara lain masuk kembali ke indonesia sehingga kita hanya menjadi konsumen saja. "Jadi dari hulu sampai hilir di mana sudah jadi 100 persen di buat di Indonesia dengan demikian multiplier effect terlihat jelas," terang dia.

Di sisi lain untuk investasi akan tetap berjalan sambil menunggu langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah. "Tidak perlu khawatir, saya kita investor yang akan masuk ke industri nikel di Indonesia," tuturnya.

Menurutnya untuk jangka panjang pun tidak perlu dikhawatirkan, karena yang memiliki sumber daya alam itu adalah Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian BKPM sampai kuartal III 2022 investasi tambang sudah mencapai Rp 96,5 triliun.

Jokowi memahami larangan ekspor bahan mentah tambang dari Indonesia akan merugikan banyak negara lain yang selama ini terlena dengan kebijakan longgar atas sumber daya alam Indonesia. Dalam hal nikel, Uni Eropa (UE) merasa tidak nyaman dengan larangan ekspor mineral logam itu karena dapat mengganggu pertumbuhan industri baja anti karat (stainless steel) di negara-negara anggota blok tersebut.

Perlu diketahui, nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.

Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan. Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan bijih nikel yang terkira adalah sebanyak 3,74 miliar wet metric ton (wmt) dan yang terbukti sebanyak 1,49 miliar wmt sehingga total cadangan bijih nikel yang ada di Indonesia sebanyak 5,24 miliar wmt.

Namun sebagai negara yang berdaulat dan berpegangan pada konstitusi UUD 1945, Indonesia mutlak melakukan hilirisasi karena sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa hilirisasi, rakyat hanya menikmati segelintir manfaat dari kekayaan alam.

Pemerintah memahami hilirisasi sepatutnya sudah dilakukan sejak lama. Hilirisasi memiliki tujuan baik yakni untuk memberikan nilai tambah ekonomi atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.

Maka itu, alih-alih gentar, Presiden semakin bersemangat melanjutkan hilirisasi. Proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas. "Baru 2 bulan lalu kita kalah tapi keberanian kita hilirisasi barang-barang mentah itu yang terus kita lanjutkan meski kita kalah di WTO," kata Presiden Jokowi di hadapan ribuan sukarelawannya.