Kalstar Aviation berhenti terbang, Kemenhub pastikan tiket sudah terbeli diganti

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan menghentikan sementara izin operasional maskapai Kalstar mulai hari ini, 30 September 2017. Penghentian tersebut berlaku hingga masalah teknis, operasional dan finansial maskapai tersebut terselesaikan dengan baik di masa mendatang.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso, mengatakan terkait kenyamanan masyarakat yang sudah membeli tiket penerbangan, Kalstar diminta untuk bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Manajemen Kalstar harus bisa memberi solusi seperti misalnya memberikan penerbangan pengganti memakai maskapai lain, mengganti uang tiket atau melakukan negosiasi ulang kesepakatan dengan penumpang.

"Kami mengimbau masyarakat yang sudah membeli tiket Kalstar agar tidak resah. Ditjen Perhubungan Udara akan memantau langsung proses pertanggungjawaban Kalstar terhadap penumpang sehingga tidak ada penumpang yang dirugikan," tuturnya di Jakarta, Sabtu (30/9).

Koreksi dan audit yang harus dilakukan oleh pihak Kalstar meliputi pembenahan finansial atau memperbaiki kinerja keuangan dengan menaikkan tingkat likuiditas. Selain itu, beberapa masalah lain juga harus diselesaikan diantaranya pembenahan jumlah pesawat yang beroperasi, Crew dan SDM yang tersedia.

"Training mandatory yang harus dilaksanakan serta kemampuan penyelesaian masalah teknis yg muncul dalam pengoperasian termasuk kemampuan dalam menyelesaikan temuan hasil safety audit yang baru- baru ini dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Udara," jelas Agus.

Maskapai Kalstar adalah salah satu Maskapai penerbangan pemegang AOC 121 dengan demikian pemenuhan terhadap ketentuan CASR 121 juga harus dipenuhi. Kalstar harus menyelesaikan safety audit seperti yang diatur dalam peraturan keselamatan penerbangan sipil (PKPS) atau Civil Aviation Safety Regulation ( CASR).

"Kewajiban memenuhi ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil sangat berhubungan dengan kemampuan financial di suatu Maskapai Penerbangan. Kami menghimbau agar manajemen Kalstar segera melakukan dan menyelesaikan koreksi dan audit internal tersebut sehingga bisa kembali melayani masyarakat dengan selamat, aman dan nyaman," jelasnya.

Selain beberapa masalah tersebut, Kalstar juga diminta membenahi adanya temuan sebagian besar armada pesawat yang berhenti beroperasi dengan berbagai alasan, seperti misalnya sedang dalam perawatan (maintenance). Dengan demikian, Kalstar tidak bisa memenuhi peraturan mengenai persyaratan jumlah pesawat yang dioperasionalkan.

"Di mana dalam UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan, syarat pesawat yang harus dioperasionalkan maskapai penerbangan berjadwal adalah 5 pesawat milik dan 5 pesawat yang dikuasai," jelasnya.

Rute penerbangan maskapai tersebut juga dipertanyakan, sebab dari total 22 rute yang harus diterbangi, hingga hari Jumat 29 September 2017, hanya 4 rute yang benar-benar diterbangi. "Apabila Kalstar berencana akan beroperasi kembali kami minta agar hal-hal yg kami sebutkan tadi untuk segera ditindak lanjuti," tegas Agus.