Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kaltim minta jatah lebih Blok Mahakam, pemerintah diyakini menolak

Kaltim minta jatah lebih Blok Mahakam, pemerintah diyakini menolak Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah diyakini bakal menolak keinginan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk meminta jatah pengelolaan Blok Mahakam sebesar 19 persen. Sebab itu melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015

"Kan maksimumnya Kaltim hanya boleh sepuluh persen," kata Direktur Pertamina Dwi Soetjipto saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (30/6).

Dwi tak bisa memastikan apakah kengototan Kaltim meminta jatah lebih itu lantaran didesak oleh mafia. Namun, dia mengungkapkan kemungkinan itu bisa terjadi.

Orang lain juga bertanya?

"Saya nggak bisa kasih komentar apakah seperti itu, tapi kan kalau yang kemungkinanan seperti itu ada," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menduga ada dua hal mendasari kengototan Awang Faroek mendapatkan 19 persen saham Blok Mahakam. Pertama, desakan pemburu rente ingin memperoleh keuntungan dari peningkatan kepemilikan saham Kaltim di Blok Mahakam.

Kedua, nota kesepahaman antara Pemprov Kaltim dengan perusahaan swasta terkait pendanaan di Blok Mahakam yang diteken pada 2010. Padahal, kerja sama tersebut bakal menurunkan keuntungan pemda dari Blok Mahakam sekitar 60 persen-75 persen.

"Sehingga pemberlakuan Permen ESDM No.15/2015 merupakan langkah tepat untuk mencegah kerugian tersebut," ungkapnya.

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

Baca Selengkapnya
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini
Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Pertamax Bakal Gantikan Pertalite Jadi BBM Subsisi, BPH Migas Beri Bocoran Begini

Baca Selengkapnya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya
Bey Machmudin Tak Mau Pakai Pinjaman Skema Obligasi Daerah Tak Seperti Ridwan Kamil, Ini Alasannya

Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya
Stok Pupuk di Gudang PKT Capai 7 Kali Lipat dari Ketentuan, tapi Petani Masih Teriak Pupuk Langka
Stok Pupuk di Gudang PKT Capai 7 Kali Lipat dari Ketentuan, tapi Petani Masih Teriak Pupuk Langka

Stok Pupuk di Gudang PKT Capai 7 Kali Lipat dari Ketentuan, tapi Petani Masih Teriak Pupuk Langka

Baca Selengkapnya
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing
Rencana Pemindahan IKN ke Nusantara Tuai Kritik Pedas Peneliti Asing

Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing
Kejar Target Produksi 1 Juta Barel Minyak per Hari, Blok Migas RI Butuh Bantuan Asing

Selain Rokan, Arifin juga menyebut Blok Cepu yang punya potensi migas lebih besar dari perhitungan saat ini.

Baca Selengkapnya
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK
PDIP Tegaskan Putusan Baleg Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah Bertentangan dengan Keputusan MK

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Baca Selengkapnya
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang
Daftar Ormas Agama yang Menolak dan Menerima Izin Kelola Tambang

Sejumlah ormas menolak tawaran tersebut, namun ada juga yang menerima.

Baca Selengkapnya
Harga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya
Harga Gas Murah Belum Terserap 100 Persen, SKK Migas Bongkar Penyebabnya

Pertama, ada faktor dari sisi hulu di mana rencana-rencana produksi mengalami kendala operasional.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Baca Selengkapnya