Kantor Kementerian Perdagangan dilempari beras
Merdeka.com - Kantor Kementerian Perdagangan yang berada di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat, mendadak dipenuhi beras. Sekitar 50 orang massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Peduli Ketahanan Pangan (ARPKP) melempari gedung Kemendag dengan beras sebagai bentuk protes atas masuknya beras impor ilegal di Kepulauan Riau.
"Pemerintah terutama Kementerian Perdagangan tidak membela kepentingan masyarakat dengan membiarkan beras ilegal masuk dan beredar di Kepulauan Riau," ungkap Chairul, juru bicara ARPKP di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (12/9).
Dia menyebutkan, beras-beras impor ilegal tersebut masuk melalui Batam, Selat Panjang dan Tanjung Balai Karimun. Beras impor tersebut diketahui berasal dari Vietnam dan Thailand. "Beras ilegal itu diturunkan dari kapal setiap hari," katanya.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Bagaimana BULOG mendapatkan beras impor? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Dimana Bulog bongkar beras impor? 'Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pelabuhan utama dan terbesar di Indonesia, juga menjadi salah satu pelabuhan masuknya beras impor.
-
Dimana harga beras juga naik? Kenaikan harga sembako juga terjadi di Pasar Belakang Kodim Brebes. Harga telur ayam dari Rp26.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga beras medium yang naik Rp1.000 per kilogram.
-
Mengapa bejana gading diimpor? 'Temuan ini memperdalam pemahaman tentang periode Kalkolitik dan hubungan pertukaran budaya di kawasan kita dengan budaya tetangga dan budaya jauh,' kata para peneliti.
Akibat masuknya beras ilegal tersebut, produksi petani tidak laku di pasaran. Pihaknya meminta Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjalankan amanat Permendag No.12/2008 tentang impor ekspor yang menjamin kesejahteraan petani.
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.30 WIB. Akibat aksi massa, arus lalu lintas kendaraan di jalan Ridwan Rais, tepat di depan kantor Kementerian Perdagangan, padat merayap. Aksi ini dilakukan di saat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menggelar pertemuan dengan delegasi Japan Foreign Traders Association (Jafta), serta melakukan pertemuan B to B antar pelaku usaha Indonesia dan Jepang khususnya di sektor otomotif, furniture kayu, dan rumput laut. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaPelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton
Baca Selengkapnya"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Bulog diwajibkan bayar denda hingga Rp350 M
Baca SelengkapnyaKeberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca SelengkapnyaKemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
Baca SelengkapnyaMendag menyebut saat ini marak warga negara asing yang berdagang di mal, pusat perbelanjaan atau pusat grosir besar.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pangan NasionalArief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa demurrage merupakan hal yang lazim dalam kegiatan ekspor impor
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaHaryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya