Kantor Pemerintahan di Ibu Kota Baru Bebas dari Utang Asing

Merdeka.com - Proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur banyak dilirik investor asing. Di mana, Uni Emirat Arab hingga Softbank Jepang berminat menanamkan investasi USD 22,8 miliar atau Rp 311,9 triliun melalui sovereign wealth fund.

Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pembangunan gedung pemerintah akan tetap menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kantor pemerintah itu tidak dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1).

Nantinya investasi asing di ibu kota baru akan menyasar pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional. "Kluster-kluster lain monggo, bisa kita omongin. Tapi kami yang ngatur loh," kata Menko Luhut menegaskan.

Tak hanya Jepang, Menko Luhut menyebut investor negara lain seperti Hongkong dan Korea pun tertarik berinvestasi di ibu kota baru. Namun, semua masih dalam tahap negosiasi. Tinggal pemerintah saja yang nanti menentukan investor mana saja yang bisa masuk ke pembangunan ibu kota baru.

Saat ini Presiden Joko Widodo sedang memilih enam sampai tujuh International World Class Desain untuk proyek gedung dan perangkatnya. Beberapa diantaranya berasal dari Amerika dan Jepang.

Terkait porsi investasi dari masing-masing investor, saat ini masih dalam pembahasan. Menko Luhut menyebut akan ada perubahan porsi investasi dalam pembangunan ibu kota baru.

"Kira-kira Presiden buat keputusan itu (investasi ibu kota baru) bulan Januari," kata Luhut mengakhiri.

UEA Hingga Jepang Minat Tanamkan Rp311,9 Triliun

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) menyiapkan dana USD 22,8 miliar atau setara Rp311,9 triliun (asumsi Rp13.677 per USD) untuk berinvestasi di Indonesia melalui skema Sovereign Wealth Fund. UEA akan menyiapkan dana investasi bersama dengan Softbank dari Jepang dan International Development Finance Corporation (IDFC) Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan oleh Putra Mahkota UEA, Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, Minggu 12 Januari 2020.

"Tadi dibicarakan dari Presiden mengenai Sovereign wealth fund waktu tete a tete kebetulan saya ada, bahwa Crowned Prince itu berulang kali mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat kami yang sangat dekat," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, di Emirate Palace, Abu Dhabi, UEA, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Senin (13/1).

"Dan berulang kali beliau mengingatkan bahwa Indonesia penduduk Islam terbanyak. Jadi, mereka ingin berkontribusi bagi negara Indonesia," sambung Menko Luhut.

Menurut dia, persetujuan tersebut menjadi satu perjanjian terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu dekat dari negara Timur Tengah yaitu, United Emirat Arab.

Dengan sovereign wealth fund itu, lanjut Menko Luhut, UEA akan masuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Baru di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Bahkan, dengan investasi ini, Presiden Jokowi meminta agar Pangeran Sheikh Mohammed Bin Zayed menjadi dewan pengarah di pembangunan Ibu Kota Baru itu.