Follow
Kanwil Jakarta Pusat bakal tagih 90 persen tunggakan pajak tahun ini
Merdeka.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat, Angin Prayitno Aji menargetkan pihaknya bisa melakukan penagihan diatas 85 persen dari total Rp 2,65 triliun kepada Wajib Pajak (WP) badan dan perorangan tahun ini. Prayitno optimis, target tersebut bisa terealisasi pada tahun ini.
"Di Jakarta Pusat tahun lalu tunggakan pajaknya Rp 2,2 triliun dari WP badan dan perorangan. Dari total itu kita berhasil melakukan penagihan sebesar 85 persen. Tahun ini naik tunggakannya menjadi Rp 2,65 triliun dan itu kita targetkan diatas 90 persen," ujar Prayitno di Lapas Kelas II A Salemba, Jakarta, Kamis (7/4).
Berdasarkan data DJP Kanwil Jakarta Pusat, kata Prayitno, banyak WP yang tercatat mampu untuk melunasi tunggakan pajaknya. Hanya saja, dia heran masih banyak WP yang enggan melunasi kewajibannya sebelum dilakukan penyanderaan oleh DJP.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Pajak apa yang dimaksud di video? 'REZIM GAGAL? Harap hati-hati bagi para ibu-ibu kalau lagi hubungan sama suami yak, jangan sampai hamil-melahirkan ada pajak juga bagi ibu yang melahirkan,' tulis akun TikTok tersebut dalam video.
-
Bagaimana Pramono-Rano berencana meningkatkan pendapatan Jakarta? Pramono mengatakan, Jakarta tidak boleh lagi bergantung dari retribusi Jakarta harus punya sumber pendapatan baru. 'Saya akan buat Jakarta Funding. Saya yakin APBD Jakarta cukup dana akan saya buat lebih sehat dan transparan,' kata Pramono.
"Saya tidak paham kenapa mereka begitu," tegas dia.
Lebih lanjut, kata Prayitno, soal tunggakan pajak, WP Badan cenderung lebih 'nakal' dibanding WP perorangan. Sebab, himbauan serta peringatan DJP paling sering diabaikan.
"Upaya kita sudah 6 tahun kita lakukan agar mereka mau membayar. Ini sudah cukup lama dan terpaksa kita sandera," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.
Baca Selengkapnya
Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca Selengkapnya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca Selengkapnya
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca Selengkapnya