Karut marut data produksi beras berujung impor 500.000 ton

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi menerbitkan izin importasi beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Izin impor sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.

"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," kata Oke seperti dikutip Antara, Selasa (16/1).

Badan Pusat Statistik (BPS) membenarkan adanya kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Deputi bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Yunita Rusanti menyebut, kenaikan harga beras mencapai 3 persen dari harga biasanya.

"Harga beras masih menunjukkan kenaikan sekitar 3 persen," kata Yunita.

Munculnya kebijakan impor beras tersebut berawal dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Perum Bulog untuk mengkaji opsi importasi guna menekan harga beras di tingkat konsumen. Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras khususnya kualitas medium merangkak naik dan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menjelaskan, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 2.500 titik pasar yang harga berasnya meningkat tajam.

"Maka itu kita suplai. Kita wajibkan seluruh pedagang pasar itu menjual beras Bulog," ujar Engga.

Lalu, berapa banyak sebenarnya stok beras dalam negeri? Silakan klik selanjutnya. (mdk/idr)