Kasak kusuk di balik pencalonan dan pemecatan Arcandra

Merdeka.com - Baru 20 hari duduk di kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo. Arcandra yang dilantik pada 27 Juli 2016, resmi dicopot dari jabatannya pada 15 Agustus 2016. Alasannya jelas, Arcandra mengantongi paspor Amerika Serikat yang menunjukkan status kewarganegaraannya. Dia tercatat sebagai warga negara Paman Sam dan otomatis kehilangan status sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Sumber merdeka.com menyebutkan, nama Arcandra diusulkan oleh dua orang dekat Jokowi. "Yang mengusulkan Arcandra kan Darmo (Darmawan Prasodjo) dan Luhut," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).

Usulan itu tidak lepas dari rekomendasi orang-orang yang terjerat kasus SKK Migas. "Atas rekomendasi dari orang yang disebut dalam sidang perkara SKK Migas era Rudi Rubiandini," tambahnya.

Penunjukan Arcandra seolah memberi gambaran buruknya sistem pemilihan menteri di era Jokowi-Jusuf Kalla. Tidak ada mekanisme baku dalam penunjukan menteri. Bahkan prosesnya jauh lebih buruk jika dibandingkan pemilihan Direktur Utama BUMN yang melibatkan Tim Penilai Akhir (TPA).

"Beda dengan zaman Soeharto, dulu Soeharto membentuk tim untuk menilai para menteri dan melibatkan BIN dalam proses rekrutmen para menteri itu sendiri," imbuhnya.

Pemilihan menteri memang menjadi hak prerogatif presiden. Akan tetapi, kata sumber tersebut, ada kekuatan besar pembisik Jokowi yang celakanya memiliki kepentingan menguasai sektor migas.

Terbongkarnya status Arcandra disebut-sebut membuat mafia migas kelabakan. Apalagi Arcandra semakin disudutkan karena mengeluarkan kebijakan strategis berupa perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia selama lima bulan ke depan.

Tak berselang lama, beredar pesan berantai yang menceritakan bahwa sesaat setelah duduk menjadi orang nomor satu di Kementerian ESDM, Arcandra menyambangi Gedung KPK membawa dokumen penataan kelola Petral yang sudah diserahkan Sudirman Said (Mantan Menteri ESDM) tahun lalu. Arcandra disebut-sebut meminta bantuan KPK untuk membersihkan sektor yang dipimpinnya dari aksi para mafia migas. Pemecatan Arcandra sebagai dampak dari keberaniannya mengusik mafia migas.

Sumber tersebut justru mengatakan bahwa itu adalah skenario yang sengaja dibuat mafia migas untuk memulihkan kondisi dan menutupi kegagalan menempatkan orang untuk menguasai sektor ini.

"Jadi saya dibalik ini itu bukan korban mafia. Tulisan yang menyebar itu dalam rangka membersihkan nama mereka. Dibuat kalau (Arcandra) seolah-olah korban dari mafia," jelasnya.

Dia menuturkan, Arcandra bukan korban mafia migas. Pencopotannya dari kursi menteri semata-mata karena terbongkarnya status kewarganegaraan yang disandangnya.

"Dalam Arcandra, tidak ada masalah dalam pemilihan, tetapi ada yang langgar UU yaitu WNA itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan membantah apabila pihak istana telah melakukan tindakan keteledoran soal perekrutan jabatan seorang menteri. Luhut mengaku tidak tahu soal informasi yang tak valid ke Jokowi soal kewarganegaraan Arcandra.

"Enggak tahu saya. Pokoknya bukan saya yang berikan," kata Luhut usai menghadiri Sidang Tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Luhut justru memuji kinerja Arcandra meski baru 20 hari bekerja. Menurutnya, Arcandra sukses melakukan penghematan di sejumlah proyek ESDM.

"Penghematan yang dilakukan beliau adalah yang selama ini gagal kita lakukan. Untuk kasus Masela, misalnya, hitungan beliau berhasil menurunkan biaya dari angka USD 20 miliar menjadi USD 15 miliar. Ini penghematan yang luar biasa besar. Penghematan biaya pengembangan IDD laut dalam Makassar juga akan kita teruskan. Mahakam juga akan kita teruskan," ucap Luhut usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden di kompleks MPR/DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

"Apa yang telah dilakukan oleh Pak Candra menurut saya merupakan langkah-langkah yang brilian. Meskipun baru menjabat selama 20 hari, beliau sudah melakukan penghematan di beberapa proyek ESDM," tambah Menko Luhut. (mdk/noe)