Kasus Covid-19 Melonjak di Juli, Belanja K/L Agustus Naik 21,5 Persen
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara pada Agustus 2021 tumbuh 1,5 persen. Di mana, belanja negara tahun ini mencapai Rp 1.560,8 triliun.
"Pertumbuhan belanja 1,5 persen, memang tidak terlalu meningkat, dengan total belanja di Rp 1.560,8 triliun," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).
Menteri Sri Mulyani menjelaskan, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 21,5 persen. Belanja K/L ini pun lebih banyak digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang didominasi untuk vaksinasi dan klaim biaya perawatan yang meningkat karena adanya lonjakan kasus di Juli 2021.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa yang meningkat 1.540% sejak 2022? 'Hasil riset mengungkapkan adanya lonjakan 1.540 persen kasus penipuan menggunakan deepfakce di wilayah APAC sejak 2022 hingga 2023. Risetnya itu berjudul VIDA Where’s The Fraud - Protecting Indonesia Business from AI Generated Fraud.'
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Siapa Menteri Keuangan pertama RI? Lalu, pada 2 September 1945, Soekarno menunjuk ekonom terkenal asal Surabaya, Dr. Samsi sebagai Menteri Keuangan kabinet presidensial pertama RI pada 19 Agustus 1945.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Belanja-belanja yang berhubungan dengan covid memang mendominasi seperti vaksinasi, klaim perawatan karena jumlah yang terkena covid dan dirawat terutama pada Juli kemarin meningkat," kata dia.
Kenaikan belanja K/L juga terjadi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, belanja modal juga mulai dilakukan untuk proyek infrastruktur sudah mulai berjalan kembali.
"Jadi belanja K/L memang pertumbuhan yang sangat kuat," kata dia.
Sementara itu, non K/L tumbuh -0,9 persen untuk THR, pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Kartu Prakerja. TKDD juga mengalami kontraksi 15,2 persen. Namun DAK non fisik tumbuh positif, ini untuk mendukung kesehatan dan pendidikan.
Terkait pembiayaan investasi mengalami pertumbuhan hingga 127 persen. Pembiayaan ini untuk mendorong belanja produktif melalui LMAN yakni mendukung proyek-proyek strategis yang sudah mulai dieksekusi dan berjalan lagi.
Sehingga penggunaan APBN sampai Agustus 2021 tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kinerja ini pun sudah menunjukkan berbagai hasil yang baik di sektor kesehatan, sosial dan perekonomian Indonesia.
"Kerja keras APBN ini mulai menunjukan hasil baik menjaga dari sektor kesehatan maupun menjaga dari sisi kesejahteraan masyarakat, maupun mendorong kembali perekonomian Indonesia," kata dia.
Menteri Sri Mulyani menambahkan, sampai 17 September 2021, realisasi dana PEN sudah mencapai 53,2 persen atau Rp 395,92 triliun dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.
Selanjutnya
Realisasi belanja barang kementerian/lembaga (K/L) selama bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan hingga tumbuh 60,4 persen. Tercatat belanja barang K/L sampai Agustus mencapai Rp 255,2 triliun, tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 159 triliun.
"Belanja barang KL sudah Rp 255,2 triliun, naik sangat tinggi dibandingkan tahun lalu yakni 60,4 persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, (23/9).
Belanja barang ini didominasi belanja Kementerian Kesehatan yang naik 378,3 persen dari tahun lalu yang hanya Rp 13,2 triliun menjadi Rp 63,1 triliun. Belanja ini semua untuk penanganan Covid-19, vaksinasi dan membayar klaim biaya perawatan pasien Covid-19 yang tidak dipungut biaya.
Lalu belanja Kementerian Koperasi dan UKM yang naik 100 persen dibandingkan tahun lalu, dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 14,5 triliun. Belanja ini untuk membantu dunia usaha khususnya UMKM yang terdampak akibat Covid-19 varian delta.
"Belanja Kemenkes melonjak 3 kali lipat dan kedua tertinggi Kementerian Koperasi dan UKM yang naik 100 persen dari tahun lalu. APBN jadi front line semua sektor kesehatan dan sosial," kata dia.
Selain untuk belanja penanganan Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sudah mulai belanja barang untuk proyek infrastruktur. Tahun ini naik 59,7 persen menjadi Rp 20,4 triliun dari sebelumnya tahun lalu dipangkas hanya Rp 15 triliun.
"Belanja barang PUPR juga naik karena ada beberapa proyek yang sudah berjalan," kata dia.
Belanja Kementerian Keuangan juga naik 74 persen menjadi Rp 27,7 triliun dari tahun lalu Rp 15,9 triliun. Secara khusus dari belanja tersebut digunakan untuk BLU Kelapa Sawit yang tahun ini naik menjadi Rp 22,4 triliun dari sebelumnya Rp 10 triliun.
"BLU kelapa sawit kelapa sawit ini manfaatnya busa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani kelapa sawit kita," kata dia.
Belanja Kementerian Agama juga mengalami peningkatan 27,5 persen. Sampai Agustus sudah dibelanjakan barang Rp 13,1 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 10,1 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaPendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaSri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca SelengkapnyaMeski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah selama 8 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya