Kasus Covid Meningkat, Pemerintah Butuh Tambahan Anggaran Rp76,7 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku, membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp76,7 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. Kebutuhan anggaran ini juga seiring dengan peningkatan kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

"Ini untuk tambahan kebutuhan mendesak akibat adanya kenaikan jumlah covid," kata dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (27/1).

Dia merincikan, anggaran sebesar Rp76,7 triliun tersebut akan dibagi menjadi tiga pos. Pertama untuk bidang kesehatan Rp14,6 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan penanganan pasien Covid-19 dan biaya perawatan pasien. Kemudian, santunan kematian tenaga kesehatan serta komunikasi publik untuk penanganan kesehatan dan program vaksinasi.

"Jadi ada Rp14,6 triliun tambahan anggaran kesehatan untuk hal tersebut. Ini di luar yang vaksinasi," katanya.

Lalu tambahan anggaran bidang perlindungan sosial sebesar Rp36,6 triliun. Dana tersebut akan alokasikan untuk tambahan program prakerja, diskon listrik, bantuan kuota internet pelajar dan pengajar, serta tambahan bansos tunai.

Selain itu, tambahan anggaran juga diperuntukkan untuk dukungan UMKM dan dunia usaha Rp25,5 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk subsidi bunga UMKM KUR dan non-KUR, Imbal Jasa Penjaminan UMKM dan korporasi, serta pembebasan rekening minimum dan abonemen listrik.

Bendahara Negara itu menambahkan, dengan kebutuhan anggaran tersebut maka seluruh Kementerian dan Lembaga harus kembali melakukan refocusing dan realokasi belanjanya di 2021. "Belanja tahun 2021 yang kemungkinan tidak prioritas atau tidak akan mungkin dijalankan karena covid masih sangat meningkat," jelas dia.

Pemerintah Sudah Habiskan Rp633 Miliar untuk Beli Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Kementerian Keuangan mencatat sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp633,8 miliar untuk membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac. Pembayaran telah dilakukan Desember lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran dilakukan pemerintah itu baru untuk 3 juta dosis vaksin yang telah masuk ke Indonesia pada akhir tahun lalu. Vaksin itu juga sudah digunakan untuk vaksinasi tahap satu pada 13 Januari 2021.

"Untuk vaksinasi, tahun 2020 kemarin kita sudah anggarkan untuk 3 juta vaksin Sinovac Rp 633 miliar dan sudah dibayarkan Desember lalu," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).

Sementara itu, untuk total anggaran vaksin, pihaknya memperkirakan akan mencapai Rp73 triliun. Anggaran ini terdiri dari Rp64 triliun untuk pengadaan vaksinnya dan Rp9,1 triliun untuk menjalankan program vaksinasinya.

"Ini estimasi yang harus kita penuhi," kata dia.