Kasus Gagal Bayar, Anggota Komisi XI DPR RI: Kami Bersama Pemegang Polis Bumiputera
Merdeka.com - Para Pemegang Polis Asuransi Bumiputera Wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat melakukan pertemuan dengan Anis Byarwati,anggota Komisi XI DPR RI, di Gedung Nusantara I, Jakarta, pada hari ini (29/7).
Mereka mengadukan secara langsung masalah gagal bayar para pemegang polis (nasabah) Bumiputera yang sudah berjalan tahunan, serta sulitnya berkomunikasi dengan manajemen Bumiputera dan Badan Perwakilan Anggota (BPA), serta regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di pertemuan tersebut, Koordinator Pemegang Polis yang diwakili oleh Ibu Fien Mangiri dan Muhammad Ali, juga menyerahkan surat permohonan audiensi dengan Ketua Komisi XI DPR RI, berikut data-data pemegang polis di Jabodetabek dan Jawa Barat. Turut hadir dalam pertemuan ini, Ibu Risa dan Ibu Ami, nasabah Bumiputera asal Garut dan Depok.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Kenapa BPJS Kesehatan bertemu dengan Wali Kota Balikpapan? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Siapa yang membayar iuran BPJS PBI? Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, biaya BPJS terbaru akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
-
Bagaimana cara warga mendapatkan BPJS PBI? Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendata dan memverifikasi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Setelah proses pendataan selesai, biaya iuran BPJS Kesehatan mereka akan ditanggung oleh APBD.
"Saat ini kami baru menghimpun data 314 pemegang polis Bumiputera di Jabodetabek dan 146 di Jawa Barat. Tapi kami masih banyak menerima data pemegang polis lain yang habis kontraknya dan menuntut pembayaran klaimnya," ujar Fien Mangiri di ruang Fraksi PKS, Rabu (29/7).
Menurut Fien, pihaknya mewakili sekitar 500 nasabah di Jabodetabek dan Jawa Barat, serta 1.500 nasabah di tingkat nasional. Namun, pihaknya sangat kesulitan menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan manajemen Bumiputera dan BPA --kini berubah menjadi Rapat Umum Anggota (RUA) berdasarkan PP No 87/2019.
Muhammad Ali menambahkan, sebagai warga negara Indonesia, pemegang polis Bumiputera sangat mengharapkan aspirasinya bisa didengar dan ditindaklanjuti anggota wakil rakyat, khususnya Komisi XI DPR RI yang membidangi sektor keuangan termasuk asuransi.
"Sesuai namanya, sebagai wakil rakyat, hari ini kami menyampaikan aspirasi rakyat supaya masalah kami ada jalan keluarnya. Ini ikhtiar kami dan tolong kawal masalah gagal bayar kami," katanya.
Masalah Gagal Bayar Jangan Terkatung-katung Lagi
©2020 Merdeka.com
Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI, menyambut baik kedatangan perwakilan pemegang polis Bumiputera sambil menerima surat audiensi untuk Ketua Komisi XI DPR RI dan data-data polis Bumiputera di Jabodetabek dan Jawa Barat.
Menurut Anis, berdasarkan data yang dimilikinya, total ada 5 juta nasabah Bumiputera di seluruh Indonesia dengan rata-rata memiliki produk asuransi pendidikan dengan durasi 17 tahun. Nilai polis yang berpotensi gagal bayarnya mencapai Rp 9,6 triliun.
"Ada penyalahgunaan (mismatch) di sini, sehingga ada gagal bayar Rp 9,6 triliun. Jadi semua pihak harus membuka masalah (gagal bayar Bumiputera). Kewajiban saya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan pada hari ini. Saya akan sampaikan surat ini ke pimpinan Komisi XI DPR RI dan bisa menindaklanjutinya dengan mempertemukan pemegang polis dengan manajemen Bumiputera dan pihak BPA. Saya bersama pemegang polis," tegasnya.
Jangan kecewakan mereka (pemegang polis) yang membangun mimpi dengan membeli asuransi selama 17 tahun untuk biaya kuliah anak-anaknya di kampus terbaik. Mereka pun hanya menuntut haknya dan keadilan. Apalagi mereka menuntut uang mereka sendiri, bukan uang orang lain, dan bukan untuk apa-apa, tapi untuk biaya sekolah/pendidikan, terang Anis.
"Saya harap ada itikad baik dari direksi BP dan pihak BPA. Kami juga minta regulator (OJK) harus lebih aktif memikirkan pemegang polis ini sehingga ada jalan keluarnya," ucapnya.
Sebagai anggota Komisi XI, lanjut Anis, pihaknya akan mendorong agar masalah gagal bayar ini tidak terkatung-katung lagi. Komisi XI akan mendesak pihak-pihak terkait untuk membahas upaya-upaya penyelamatan dana pemegang polis Bumiputera. (mdk/sya)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaAndre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca SelengkapnyaSebelumnya, dalam pemaparannya AHY secara tegas mengungkap bakal menggebuk habis mafia tanah.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, menyebut ke depan Menteri BUMN Erick Thohir makin banyak alami tekanan.
Baca SelengkapnyaRieke merasa masalah korupsi dana pensiun TNI dari Asabri membuatnya masih gusar.
Baca SelengkapnyaJiwasraya dan PT Berdikari Insurance tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaPublik sanksi pengelolaan dana Tapera transparan jika berkaca dengan kasus-kasus korupsi sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKeponakan Prabowo itu menilai Rudy Soik telah membongkar kasus mafia subsidi BBM, namun malah diterpa pelanggaran kode etik hingga dipecat.
Baca Selengkapnya