Kasus impor beras ilegal, mendag baru mau datangi Suswono
Merdeka.com - Baru menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi berjanji mengelola hubungan lebih baik dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Dia ingin segera menyelesaikan masalah agar tidak terjadi saling tuding, terutama ketika muncul masalah impor seperti dalam beras ilegal asal Vietnam tempo hari.
Pejabat koleganya yang akan didatangi pertama kali adalah Menteri Pertanian Suswono. "Sudah nanti anda lihat deh. saya pada saat pertama akan menghadap beliau (Suswono) deh," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (14/2).
Dalam kasus-kasus impor yang ramai, misalnya cabe, daging sapi, kedelai, sampai beras yang baru saja menghebohkan, Kemendag dan Kementan kerap berbeda pandangan. Selalu muncul aksi saling tuding para pejabatnya.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Bagaimana Kementan menangani situasi? “Saya punya konsentrasi di Timika sekarang, untuk suplai,“ jelasnya.
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Bagaimana cara Kementan menyelesaikan masalah pangan? Ini yang kita takutkan, dimana ancaman kekeringan, ada el nino yang tadinya tanam tiba-tiba berhenti sehingga kami berikan pupuk subsidi secara lebih. Maka itu saya katakan food estate sangat strategis untuk anak cucu kita 50 sampai 100 tahun yang akan datang. Ini visioner karena penduduk kita bertambah,' jelasnya.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
Petinggi Kementan mempertanyakan penerbitan izin impor, sementara otoritas perdagangan beralasan mereka hanya menjalankan rekomendasi total impor tahunan dari lembaga pimpinan Suswono itu.
Bukan hanya soal impor, Lutfi mengaku beban Kementerian Perdagangan tidaklah sedikit setelah Gita Wirjawan meninggalkan segudang pekerjaan yang belum terselesaikan.
"Saya sadar tugas saya banyak dan ini menjadi sesuatu yang kita mau kerjain. Kita akan dengar dulu satu sampai dua hari ini mana yang menjadi prioritas dan mesti kita kerjakan dalam waktu singkat," jelas dia.
Meski banyak tugas pihaknya berjanji tidak akan lengah. Apalagi mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia itu hanya bekerja efektif sembilan bulan.
"Saya kira ini injury time. Kalau lengah kebobolan dan tetap kebobolan. Jadi kita coba," ungkapnya.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKementerian Perdagangan berkolaborasi dengan instansi terkait bakal mempercepat pembentukan Satgas Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaTak hanya dari Kemendag, Satgas Impor Ilegal ini akan jadi tim gabungan antar kementerian atau lembaga lain.
Baca SelengkapnyaPengendalian barang impor perlu ada kerja sama antar kementerian.
Baca SelengkapnyaZulhas mencontohkan, misalnya impor dari negara asal dengan nilainya 360 juta dollar
Baca SelengkapnyaSatgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaSatgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah bakal memperketat impor barang-barang yang mengganggu pasar produk dalam negeri.
Baca SelengkapnyaHal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaAgus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPerhitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca Selengkapnya