Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus pembobolan dana 14 bank oleh SNP dinilai lebih dahsyat dari Bank Century

Kasus pembobolan dana 14 bank oleh SNP dinilai lebih dahsyat dari Bank Century ilustrasi perampokan. shutterstock

Merdeka.com - Kasus fraud sektor keuangan kembali menyedot perhatian masyarakat. Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diketahui merugikan 14 bank di Indonesia dengan nilai hingga triliunan Rupiah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menyayangkan kejadian yang menimpa belasan bank tersebut. Menurutnya, peran pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar keuangan belum optimal.

"Ini besar sekali fraud yang terjadi karena pengawasan internal kebobolan dari situ. Dari OJK yang bisa kebijakan preventif kecolongan juga. Jadi harusnya sejak lama sudah di suspense oleh OJK. Jangan sampai (terjadi) di lembaga multifinance lain lagi," kata Bima, di Jakarta, Jumat (28/9).

Orang lain juga bertanya?

Bima menilai, kasus yang terjadi kali ini tidak tanggung-tanggung, bahkan lebih parah dari Bank Century beberapa tahun lalu. Atas kejadian ini, secara tidak langsung kata Bima akan mempengaruhi kondisi kesehatan bank secara umum. "Mempengaruhi juga NPL (non performing loan)" imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) termasuk soal peran kantor akuntan publik Delloite Indonesia. Kemenkeu bersama OJK akan merumuskan langkah yang akan ditempuh selanjutnya.

"Kita sudah koordinasi sama OJK mengenai kinerja dan peranan dari pemeriksa dalam kasus SNP dari Kemenkeu. Karena kita yang mengawasi dari sisi akuntan publik, kita bersama dengan OJK akan berkoordinasi langkah apa yang akan dilakukan," ujar Sri Mulyani di Kantornya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kasus semacam ini bisa jadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya investasi. Untuk itu, dia berharap para regulator dan pengawas investasi bisa bersama-sama memberikan keamanan bagi investor dibidang finansial.

"Jadi setiap kali muncul kasus-kasus ini, itu akan juga menimbulkan sideback masyarakat yang sebetulnya ingin mulai melakukan diversifikasi dari sisi investasinya mereka, apakah dia membeli corporate bond, membeli saham, beli surat berharga negara dan ini juga menjadi penghalang pada saat kita mau makin meningkatkan apa yang disebut kinerja dan pendalaman market kita."

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ternyata 136 Bank di Indonesia Bangkrut Sejak 2005, Izinnya Langsung Dicabut OJK
Ternyata 136 Bank di Indonesia Bangkrut Sejak 2005, Izinnya Langsung Dicabut OJK

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Kolaps, 14 Bank Dicabut Izin Usaha Secara Bertahap oleh OJK
Kolaps, 14 Bank Dicabut Izin Usaha Secara Bertahap oleh OJK

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal
Kunjungi LPS AS, Komisi XI Gali Strategi dalam Resolusi Bank Gagal

Sepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya SVB hingga Signature Bank of New York.

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS
Jelang Akhir Tahun, OJK Bakal Tutup 20 BPR dan BPRS

Kesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN

Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya
YLKI Ungkap OJK Paling Banyak Diadukan Konsumen, Ini Alasannya

Jumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.

Baca Selengkapnya
OJK Turun Tangan Selidiki soal Dana Nasabah BTN Hilang
OJK Turun Tangan Selidiki soal Dana Nasabah BTN Hilang

Friderica menyebut, pihak BTN wajib bertanggung jawab jika terbukti terdapat kesalahan di pihak bank.

Baca Selengkapnya
Data OJK: Kerugian Investasi Ilegal Setara Bangun 12.600 Sekolah Baru
Data OJK: Kerugian Investasi Ilegal Setara Bangun 12.600 Sekolah Baru

Inarno menekankan agar masyarakat mewaspadai investasi ilegal. OJK disebut selalu menjalin sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan
OJK Mau Pangkas 500 BPR, Ketua LPS: Kita kan Kaya, Punya Cukup Dana Bayar Klaim Simpnan

Purbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.

Baca Selengkapnya
Uang Deposito Nasabah Rp13,5 Miliar Hilang di Bank Victoria Syariah, OJK Respons Begini
Uang Deposito Nasabah Rp13,5 Miliar Hilang di Bank Victoria Syariah, OJK Respons Begini

Dugaan tersebut mencuat setelah pihak PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melaporkan BVS ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Baca Selengkapnya
Data OJK: Total Kerugian Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp139,67 Triliun
Data OJK: Total Kerugian Akibat Investasi Ilegal Tembus Rp139,67 Triliun

Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya