Kasus pembobolan dana 14 bank oleh SNP dinilai lebih dahsyat dari Bank Century
Merdeka.com - Kasus fraud sektor keuangan kembali menyedot perhatian masyarakat. Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) diketahui merugikan 14 bank di Indonesia dengan nilai hingga triliunan Rupiah.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menyayangkan kejadian yang menimpa belasan bank tersebut. Menurutnya, peran pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas pasar keuangan belum optimal.
"Ini besar sekali fraud yang terjadi karena pengawasan internal kebobolan dari situ. Dari OJK yang bisa kebijakan preventif kecolongan juga. Jadi harusnya sejak lama sudah di suspense oleh OJK. Jangan sampai (terjadi) di lembaga multifinance lain lagi," kata Bima, di Jakarta, Jumat (28/9).
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan? Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat. Selain itu, likuiditas industri keuangan juga sangat memadai dengan profil risiko yang manageable.
Bima menilai, kasus yang terjadi kali ini tidak tanggung-tanggung, bahkan lebih parah dari Bank Century beberapa tahun lalu. Atas kejadian ini, secara tidak langsung kata Bima akan mempengaruhi kondisi kesehatan bank secara umum. "Mempengaruhi juga NPL (non performing loan)" imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus Perusahaan multifinance PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) termasuk soal peran kantor akuntan publik Delloite Indonesia. Kemenkeu bersama OJK akan merumuskan langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
"Kita sudah koordinasi sama OJK mengenai kinerja dan peranan dari pemeriksa dalam kasus SNP dari Kemenkeu. Karena kita yang mengawasi dari sisi akuntan publik, kita bersama dengan OJK akan berkoordinasi langkah apa yang akan dilakukan," ujar Sri Mulyani di Kantornya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kasus semacam ini bisa jadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya investasi. Untuk itu, dia berharap para regulator dan pengawas investasi bisa bersama-sama memberikan keamanan bagi investor dibidang finansial.
"Jadi setiap kali muncul kasus-kasus ini, itu akan juga menimbulkan sideback masyarakat yang sebetulnya ingin mulai melakukan diversifikasi dari sisi investasinya mereka, apakah dia membeli corporate bond, membeli saham, beli surat berharga negara dan ini juga menjadi penghalang pada saat kita mau makin meningkatkan apa yang disebut kinerja dan pendalaman market kita."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaJumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaSepanjang 2023, Amerika Serikat (AS) didera persoalan kebangkrutan sejumlah bank besar, diantaranya SVB hingga Signature Bank of New York.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaJumlah pengaduan konsumen terkait sektor jasa keuangan yang diterima YLKI mencapai 38,20 persen pada 2023.
Baca SelengkapnyaFriderica menyebut, pihak BTN wajib bertanggung jawab jika terbukti terdapat kesalahan di pihak bank.
Baca SelengkapnyaInarno menekankan agar masyarakat mewaspadai investasi ilegal. OJK disebut selalu menjalin sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaDugaan tersebut mencuat setelah pihak PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) melaporkan BVS ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya