Kata Menteri Basuki Soal Ganti Rugi Rumahnya yang Tergusur Karena Tol

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait penggusuran rumahnya sebagai bagian pembebasan lahan untuk pengerjaan proyek infrastruktur jalan tol.

"Itu sudah lama kan rencana tol Becakayu yang nanti akan diteruskan ke tambun. Pas rutenya itu lewat Kalimalang. Rumah saya dari saluran Kalimalang, pagernya, cuma 15 meter. Jadi kena semua," tuturnya di Gedung Bappenas, Rabu (15/5).

Saat ditanya berapa ganti rugi atas penggusuran rumah miliknya, dia mengaku belum mengetahui terkait persoalan itu. "Belum tahu, baru sosialisasi mereka. Saya dapat surat dari Walikota dan Walikota juga sudah setuju jalur itu," ujarnya.

"Penggusuranya juga belum tahu, masih baru sosialisasi," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengatakan Menteri Basuki akan tetap mendapatkan ganti rugi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, dia tidak merinci berapa besarannya.

"Tetap mengikuti aturan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Publik. Harus begitu. Kan ini kan untuk kepentingan publik," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurut Penjelasan Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan Kementerian Koordinator Perekonomian Hotman Sidauruk, besaran ganti rugi tanah yang tergusur karena proyek untuk kepentingan umum akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Di mana disebutkan pada pasal 1 angka 2 yakni 'Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang laik dan adil kepada pihak yang berhak'.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com