Kata Menteri Susi Pudjiastuti Soal Sebab Pabrik China Lebih Pilih Pindah ke Vietnam
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menegaskan pentingnya menjaga sistem pengawasan dalam sektor perikanan dan kelautan. Terkait hal ini, dia belajar dari sikap para investor yang lebih memilih Vietnam daripada Indonesia ketika merelokasi industrinya saat terjadi perang dagang Tiongkok-AS.
"Dari situasi ekonomi, Vietnam mendapatkan lebih banyak windfall dari perang dagang China-Amerika. Jadi Indonesia justru kalah," kata dia, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (9/10).
Karena tidak bisa menjaga sistem, terutama pengawasan lalu lintas barang, Indonesia kemudian menjadi tujuan barang-barang ilegal. "Karena kita tidak bisa menjaga sistem kita sehingga barang-barang ilegal itu masuk," urai dia.
-
Kenapa Sujadi memilih budi daya kepiting? 'Tapi kemudian saya dengar ada teman budi daya kepiting bakau. Saya lihat, kemudian saya pulang, saya bikin berdasarkan kelebihan dan kekurangan di sana. Saya desain sendiri pakai bahan-bahan yang sangat sederhana, saya susun jadi model apartemen sangat sederhana,' kata Sujadi dikutip dari kanal YouTube Cap Capung.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
-
Mengapa penting konsumsi ikan laut? Ikan laut merupakan bahan pangan yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Kenapa Trenggono kembali menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
"Akhirnya kita dijadikan pasar saja. Bukan produksi. Jadi yang dulu dijual ke Amerika sekarang kena tarif bawa ke Indonesia. Dijual murah, akhirnya industri dalam negeri mati semua. Jangan sampai sumber daya alam seperti itu," imbuhnya.
Sebagai contoh, dia menyebut komoditas Lobster. Dulu Lobster menjadi komoditas yang memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan karena bibitnya tersedia dan tidak diambil.
"Dulu bibit Lobster tidak pernah diambil sampai tahun 1998-an. Tahun 1995 saya dengar sudah ada yang ambil di Lombok tapi di tempat lain tidak ada. Nelayan panen tiap Oktober, tiap musim hujan mulai panen Lobster. Satu hari bisa dapat Rp5 juta. 1 kg Rp300.000, sekarang sudah Rp800.000," jelas Menteri Susi.
"Sekarang sejak tahun 2000 ke sini makin kurang. Akhirnya produksi kita cuma 300 ton, 500 ton. Tapi Vietnam yang tidak punya bibit tiap tahun jutaan dolar mereka peroleh," ungkapnya.
Dia mengakui bahwa Lobster memang bukan bahan pangan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi dengan harga yang bagus, Lobster dapat dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan.
"Memang lobster tidak dimakan orang Indonesia terlalu mahal untuk apa juga. Harga Lobster Rp5 juta kan bisa beli ikan kakap merah 50 kg. Ada yang bisa dijual untuk meningkatkan ekonomi. Ada yang memang harus ada karena harus dimakan," ujar dia.
Karena itu, menurut dia perlindungan dan pengawasan komoditas perikanan dan kelautan perlu dilakukan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonominya.
"Kita kan tidak mungkin kasih BLT ke semua penduduk. Mau berapa banyak? Rp500.000, seminggu juga habis. Tapi kalau ikan ada di laut mereka bisa ambil tiap hari. Dapat 1 ekor 2 kg dapat Rp150.000," tandas Menteri Susi Pudjiastuti.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono menjalin kerja sama dengan Vietnam untuk mengatasi penyelundupan benih bening lobster.
Baca SelengkapnyaKKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam sebelumnya telah menandatangani kerja sama perikanan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaLobi-lobi diplomasi akhirnya menghasilkan kerja sama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaVolume perdagangan antara Korsel dan Vietnam yang mencapai hampir USD 85 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi menyoroti pentingnya kolaborasi sektor bisnis untuk mewujudkan visi bersama kedua negara.
Baca Selengkapnyakolaborasi perikanan yang dibangun KKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam akan mendorong pengelolaan lobster.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam, Le Minh Hoan menyetujui kerjasama Indonesa-Vietnam dalam memperkuat ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaPKT mengapresiasi perolehan suara partai berlambang pohon beringin di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya