Kawal Pembangunan Rumah MBR, REI dan Jaksa Agung Buat Perjanjian Pekan Depan
Merdeka.com - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida akan menandatangani pakta integritas dengan Kejaksaan Agung untuk mengawal pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 28 Juli 2020 mendatang.
"Minggu depan saya selaku Ketua Umum REI akan tanda tangan dengan Jaksa Agung, karena beliau sudah mengeluarkan surat perintah untuk mengamankan kebijakan perizinan properti," ujarnya dalam sesi teleconference, Kamis (23/7).
Totok menyebutkan, pernyataan tertulis tersebut berisi arahan Kejaksaan Agung untuk beberapa permasalahan. Seperti percepatan perizinan pembangunan rumah termasuk bagi non-MBR, hingga masalah Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerbitan pungutan daerah.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Siapa yang mengatur aturan renovasi rumah KPR? Melansir Rumah123, aturan tentang renovasi rumah sejatinya bukan datang dari pihak perbankan melainkan pengembang. Lantas, apa saja aturan renovasi rumah yang umum diberlakukan oleh developer? Berikut di antaranya:
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Apa yang diterbitkan oleh Kementerian ATR untuk aset masyarakat? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat.
-
Bagaimana cara menentukan besaran tunjangan perumahan? 'Besarannya itu memang masih dikonsultasikan. Karena kami terus masih men-survey besaran harga-harga di seputaran Senayan sampai Semanggi dan arah Kebayoran,' kata Indra saat dikonfirmsi, Kamis (3/10).
"Karena menurut Kejaksaan Agung bahwa properti ini masuk dalam proyek strategis pemerintah, sehingga akan diamankan," kata Totok.
Terbitkan Surat Pengamanan
Sebelumnya, pada 29 Juni 2020 lalu, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Pengamanan Pembangunan Rumah bagi MBR kepada REI.
Dalam surat tersebut, Kejaksaan Agung memerintahkan REI untuk melaksanakan kegiatan pengamanan proyek yang bersifat strategis terkait percepatan pembangunan rumah untuk MBR.
REI juga diamanatkan untuk melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala maupun insidentil kepada Jaksa Agung Muda Intelijen.
"Melaksanakan Surat Perintah Pengaman Pembangunan Strategis sejak ditandantangani surat perintah ini sampai dengan selesai pekerjaan atau ditentukan khusus," tulis Kejaksaan Agung dalam akhir surat tersebut.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat perbedaan syarat batas gaji antara yang sudah dan belum menikah, jika ingin membeli rumah program Prabowo.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaKementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil.
Baca SelengkapnyaPemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca SelengkapnyaTerdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN berupaya menjalankan program Reforma Agraria yang berorientasi memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaJanji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca SelengkapnyaPerpres No. 75 tahun 2024 yang disahkan pada 11 Juli 2024 telah menampung hak-hak warga terdampak pembangunan itu.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPertemuan kedua menyepakati untuk memetakan aset BUMN dalam rangka mendukung program 3 juta rumah gratis
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya