Kawasan industri JIIPE Gresik ditarget serap investasi Rp 83,2 T dan 500.000 pekerja

Merdeka.com - Kawasan industri Java Integrated Industrial Ports and Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur ditargetkan dapat menampung sebanyak 183 industri dari berbagai sektor yang akan menyerap investasi senilai Rp 83,2 triliun. Berdirinya beberapa perusahaan di kawasan industri terpadu tersebut, diyakini mampu membawa efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

"Saat ini, terdapat delapan perusahaan yang sudah berinvestasi. Dua di antaranya telah beroperasi, dua perusahaan lain masih dalam proses pembangunan pabrik, dan sisanya akan mulai pembangunan," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika memberikan laporan pada acara Peresmian Kawasan Industri JIIPE di Gresik, Jawa Timur, kemarin.

Menurutnya, selain menarik investor, pembangunan kawasan industri diharapkan membawa efek berantai dalam 10 tahun ke depan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Kawasan industri di Gresik ini ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 500.000 orang, yang diharapkan didominasi dari masyarakat sekitar.

Pembangunan JIIPE merupakan kerja sama antara AKR Corporindo melalui anak usahanya, PT Usaha Era Pratama Nusantara dengan Pelindo III melalui anak usahanya, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Total investasi dalam pembangunan kawasan industri JIIPE ini sebesar Rp 5 triliun sejak 2012, dan akan menambah investasi sekitar Rp 1,3 triliun untuk pengembangan fasilitas dermaga tahap kedua.

Area JIIPE terdiri atas kawasan industri 1.761 hektare (Ha), pelabuhan seluas 400 Ha, dan kawasan pemukiman berkonsep kota mandiri seluas 800 Ha. Sejumlah industri yang sudah masuk di JIIPE, antara lain pabrik kimia PT Clariant Indonesia, pabrik garam PT UnichemCandi Indonesia, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (Sari Roti), perusahaan pupuk PT Hextar Fertilizer Indonesia, serta perusahaan beton dan kontruksi PT Adhimix Precast Indonesia.

Menteri Airlangga menargetkan, pada 2018, nilai investasi yang bisa ditarik dari 13 kawasan industri akan mencapai Rp250,7 triliun. Ke-13 kawasan industri (KI) tersebut, yaitu KI Morowali, Sulawesi Tengah, KI atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, KI Bantaeng, Sulawesi Selatan, KI JIIPE Gresik, Jawa Timur, KI Kendal, Jawa Tengah, dan KI Wilmar Serang, Banten.

Selanjutnya, KI Dumai, Riau, KI Konawe, Sulawesi Tenggara, KI/KEK Palu, Sulawesi Tengah, KI/KEK Bitung, Sulawesi Utara, KI Ketapang, Kalimantan Barat, KI/KEK Lhokseumawe, Aceh, dan KI Tanjung Buton, Riau.

"Kami juga telah memfasilitasi pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri guna mempermudah penyerapan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan di dalamnya," kata Menteri Airlangga.

Bahkan, pemerintah juga sudah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendorong peningkatan investasi pembangunan kawasan industri seperti fasilitas perpajakan dan kepabeanan, serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak dan Retribusi berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Selanjutnya, kemudahan pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan sendiri dan industri di dalam Kawasan Industri, penetapan Objek Vital Nasional Sektor Industri (OVNI) dan Kawasan Berikat/Pusat Logistik Berikat, serta program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK).