KCIC tak gentar meski proyek kereta cepat banyak langgar aturan
Merdeka.com - Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengaku sudah menyiapkan langkah hukum apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digugat pemerhati lingkungan hidup. Hal itu terlontar saat sesi tanya jawab di acara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai sosialisasi kereta cepat bersama stakeholder di wilayah trase.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar serta peserta mewakil kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kepala daerah di Jawa Barat.
Deputi Wahana Lingkungan hidup (Walhi) Jawa Barat Dwi Renata mengatakan pemerintah pusat telah banyak melanggar aturan terkait pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
-
Siapa yang memproduksi Kereta Cepat Jakarta Bandung? Adapun kereta yang digunakan adalah produksi dari China, yakni CR400AF.
-
Siapa yang mencoba kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Jokowi? Rabu (13/9) hari ini Raffi Ahmad berkesempatan mencobanya bersama Presiden Jokowi.
-
Bagaimana cara mendapatkan tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung? Sementara itu, untuk pemesanan tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung secara online dapat dilakukan melalui aplikasi KAI atau online.
-
Kenapa rel kereta api dibangun di Bandung? Agar mudah diangkut dengan biaya murah dan jarak yang dekat, pemerintah melalui perusahaan jawatan kereta api membangun jalur rel.
-
Siapa yang naik kereta cepat Jakarta-Bandung? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkesempatan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Selasa (19/9/2023).
-
Kapan Kereta Cepat Jakarta Bandung mulai beroperasi komersial? Jadwal Kereta Cepat Jakarta Bandung akan beroprasi secara komersial mulai 1 Oktober 2023.
"Kita siap melangkah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dalam prosesnya banyak peraturan yang dilanggar," ujar Dwi di lokasi, Bandung, Jumat (19/2).
Menanggapi hal itu, Hanggoro mengatakan konsorsium kereta cepat sudah melalui prosedur yang benar terkait izin lingkungan bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. KCIC, kata dia, tak akan mundur meski harus berhadapan dengan sekelompok masyarakat.
"Kami akan bersiap bertemu dengan Walhi dalam hal ini, satu hal yang kami pegang semua sesuai dengan prosedur, dan kementerian lingkungan hidup, mungkin dari proyek ada kacamata yang berbeda dengan adanya pengembangan kereta cepat," kata Hanggoro. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT KCIC membantah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membuat PT Wika merugi hingga Rp7,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKA cepat dialiri arus listrik sebesar 27,5 kilovolt (kV) yang akan menjadi sumber penggerak melalui media pantograf yang terdapat di bagian atas kereta.
Baca SelengkapnyaWika menyinggung proyek kereta cepat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang ditaksir mencapai Rp7,12 triliun.
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca SelengkapnyaKCIC harus menjamin keselamatan penumpang yang akan mengikuti uji coba terbatas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaProses pengadaan impor tiga rangkaian KRL baru asal China tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Baca SelengkapnyaProyek kereta cepat sampai Surabaya dimungkinkan baru terealisasi pada periode pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaDwiyana melanjutkan, hingga saat ini juga belum ada tahap studi kelayakan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca SelengkapnyaPerlu dicatat, yang dihapus oleh pemerintah adalah proyek Kereta Semi Cepat dengan kecepatan maksimal hingga 160 km per jam.
Baca SelengkapnyaRangkaian kereta harus mengurangi kecepatannya ketika melintasi longspan LRT Gatsu-Kuningan. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaPT KCIC telah menerima pinjaman sebesar USD4,55 miliar yakni sekitar Rp69,33 triliun dari China Development Bank milik pemerintah.
Baca Selengkapnya