Keberadaan satgas illegal fishing dikritik

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kian getol mendesak Presiden Joko Widodo untuk menandatangani peraturan presiden tentang "IUU Fishing" (pencurian ikan). Dengan adanya perpres tersebut, maka Satuan Tugas IUU Fishing yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan akan memiliki wewenang yang lebih besar.

Sayangnya, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis berpendapat Perpres tersebut justru akan tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki TNI AL, Polair maupun Bakamla.

"Untuk apa satgas diberi wewenang penindakan. Ini sudah keluar jalur. Kementerian Kelautan dan Perikanan kan bukan institusi penegak hukum, dimana ceritanya satgas dibawah kementerian tersebut memiliki wewenang penegakan. Tumpang tindih jadinya," kata Margarito menjawab wartawan, di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Menurutnya, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam memberantas pencurian ikan atau illegal fishing adalah optimalisasi perangkat yang sudah ada. "Yakni peran TNI AL, Bakamla dan Polair itu sendiri. Undang-Undangnya juga sudah ada kan. Jangan malah buat satu pasukan baru, yang dipertanyakan apa sudah optimal kinerjanya itu satgas?itu yang harus dipikirkan Presiden Jokowi," tegasnya.

Margarito menambahkan, tugas Satgas IUU lebih kepada penataan perizinan atau menghitung kerugian negara akibat illegal fishing tersebut, bukan penegakan hukumnya.

Sementara itu, aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, Ray Rangkuti mengatakan persoalan pencegahan atau pemberantasan illegal fishing bukan melalui penambahan wewenang satgas IUU.

"Percuma saja, saya jamin tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena semua ini hanya dapat diselesaikan political will pemerintah itu sendiri. Sudah ada Bakamla, TNI, Polair, jelas pembentukan badan tersebut jadi tumpang tindih dan menimbulkan masalah baru," kata Ray.

Dirinya mencontohkan institusi kepolisian yang diawasi berbagai badan dan lembaga independen. "Toh tidak efektif kan.Jangan buang anggaran dengan sesuatu yang jelas terlihat sia-sia," imbuhnya.

Menurutnya, fungsi penindakan sejatinya ada di penegak hukum, dimana wewenang KKP itu hanya sebatas kelengkapan bukti dan administrasi saja.

" Jangan melebihi wewenang yang sudah diberikan UU. Toh Satgas IUU kemarin juga masih sering kecolongan banyaknya kapal asing mencuri ikan, jangan tergesa-gesa ditambahi wewenang. Nanti malah jadi penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan masalah baru. Yang pusing Presiden juga nantinya. Kajian harus benar-benar diteliti jangan asal terima langsung minta dibuat Perpres," tukasnya. (mdk/bim)