Keberatan soal pajak, pengusaha hotel minta agen perjalanan asing jadi badan usaha

Merdeka.com - Bisnis agen perjalanan online tengah berkembang pesat di Indonesia, baik agen perjalanan lokal maupun asing. Tentunya, hal ini mampu memengaruhi industri hotel di Indonesia.

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani meminta agar pemerintah menjadikan agen perjalanan asing sebagai badan usaha. Sebab, perusahaan tersebut kerap membuat industri perhotelan merugi, terutama soal pajak.

"Kami akan sangat keberatan dan akan komplain kalau pemerintah sampai tidak bisa mendorong mereka jadi badan usaha tetap di Indonesia," ujar Hariyadi, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (13/11).

Dia mengeluhkan, pengusaha hotel kerap dibebani oleh pajak dari agen perjalanan tersebut. Selama ini pemerintah melalui Ditjen Pajak, meminta pembayaran PPh OTA asing dari perhotelan.

"Top up itu artinya kita yang disuruh bayar PPH-nya dia, ya kita tidak mau lah. Rata-ratanya itu antara 15-30 persen komisinya, lalu kalau kami harus bayar yang rata-rata agen perjalanannya ini kan non tax treaty, jadi rata-rata bayarnya 20 persen PPH 26-nya. Jadi berapa harus bayar, itu bisa repot kalau kita bayar top up," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tengah memproses permintaan tersebut. Menurut dia pihak pajak juga sudah menyadari bahwa tidak adil jika top up tersebut diminta ke pihak hotel.

Oleh sebab itu, apabila agen perjalanan asing tersebut menolak dijadikan badan usaha tetap, Haryadi meminta Pemerintah memblokirnya.

"PPH bayar kita bayarin, PPH karyawan kita ikut bayar. Lalu di OTA lokal kita juga ikut bayar, PPH 23 ya kalau lokal ya. Jadi kalau dipaksakan tidak bisa dan mereka juga tahu itu," tegasnya.