Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintah Jokowi Periode I di Mata Pengusaha

Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan catatan kepada Pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun memimpin pemerintahannya. Apindo menilai ada beberapa keberhasilan dan kegagalan yang dirasa perlu diperbaiki di periode Pemerintahan Jokowi Jilid II.

Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana, mengatakan ada beberapa keberhasilan yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya yakni menempatkan posisi Indonesia dalam ranking tujuan investasi yang baik di kancah dunia.

"Beliau juga meningkatkan Indonesia menjadi kompetitif indeksnya sangat bagus," kata dia saat ditemui di acara Apindo Investment & Trade Summit, di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Selasa, Jakarta, Selasa (15/10).

Meski mendapatkan keberhasilan tersebut, Danang memandang ranking-ranking itu baru berdasarkan peringkat dihasilkan oleh sejumlah survei lembaga dunia. Artinya, kata dia, masih harus diimbangi dengan tataran praktisnya di lapangan.

Di tengah keberhasilan, Danang juga menyoroti sebuah kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK selama menjabat. Dia menilai, Presiden Jokowi belum bisa memenuhi janji kampanyenya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berada di 7 persen.

"Kegagalannya cuman satu saja. Belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen itu saja," jelas dia.

"Penyebabnya adalah kok bisa? Ada dua hal. Ya oke internasional pasti mempengaruhi tapi domestik situation juga harus menjadi satu hal bener-bener terkontrol karena itu ada di dalam kewenangannya," sambung dia.

Menurutnya, hampir 70 sampai 80 persen masalah ketidaktercapainya pertumbuhan ekonomi yakni masalah domestik bukan masalah internasional. Sebab, jika berkaca pada negara-negara lain, mereka masih tumbuh meskipun hanya kecil.

"Tapi kecil dibandingkan Indonesia yang 5 persen dengan PDB yang sekian tinggi mereka jauh lebih tinggi lagi. Jadi 1 persen pertumbuhan tidak ada masalah. Indonesia pertumbuhan 5 persen itu kecil bangat karena PDB-nya kan sekian," jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, dia memandang masih ada beberapa pekerjaan besar yang kemudian mesti diselesaikan di pemerintahan Jokowi Jilid II. Yakni melakukan berbagai perubahan regulasi yang dianggap menghambat masuknya investasi.

"Pemikirannya adalah bagaimana kemudian mengubah kecepatan seperti yang saya sampaikan tadi kecepatan dikejar bukan hasil akhirnya. Semakin cepat perubahan regulasi (oleh pemerintah Jokowi) semakin baik," tandasnya.