Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kebijakan Bagasi Berbayar Pukul Sektor Pariwisata dan UMKM

Kebijakan Bagasi Berbayar Pukul Sektor Pariwisata dan UMKM Anggota Komisi V DPR Intan Fauzi. istimewa ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fauzi angkat suara terkait kebijakan maskapai berbiaya rendah atau LCC (Low Cost Carrier) yang menerapkan bagasi berbayar. Menurutnya, kebijakan ini membuktikan pemerintah tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Betapa tidak, rakyat akan terhimpit di tengah kepungan harga yang masih selangit.

"Disaat daya beli menurun, harga-harga masih tinggi, masyarakat juga dibebani dengan kebijakan bagasi berbayar. Ini namanya semena-mena terhadap rakyat dan saya kira, ini tidak adil," ujarnya di Jakarta, Jumat (1/2).

Menurut Intan, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan dampak dari kebijakan ini pasti akan memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Orang lain juga bertanya?

"Saya kira kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," jelasnya.

"Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol, dan lain lain ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi. Padahal, kita ini tengah mendorong UMKM, supaya mereka bisa jualan sovenir yang pada ujungnya UMKM kita bisa baik kelas. Nah, dengan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat," terang Ketua DPP PAN ini.

Padahal selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi.

"Masyarakat resah dengan kebijakan ini. Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini," pinta Wakil Rakyat Kota Depok dan Kota Bekasi ini.

Desakan pembatalan ini ujar Intan lantaran kebijakan bagasi berbayar ini merugikan masyarakat. Untuk itu, diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan. "Sebab dampaknya bagi rakyat sangat terasa," tegasnya.

Sebenarnya kata Intan, kebijakan bagasi berbayar ini tidak perlu diterapkan jika maskapai penerbangan mengikuti aturan yang ada. Saat ini, ada tiga kategori Airline yaitu Full Service Airline (Garuda Indonesia dan Batik Air), Medium Service Airline (Sriwijaya Air dan NAM Air) dan Low Cost Carrier/LCC (Lion Air, Citilink, Air Asia).

"Mestinya maskapai penerbangan ini mengikuti aturan sesuai kategori ini tanpa harus membuat kebijakan bagasi berbayar," ujarnya.

Ketika ditanya kebijakan ini untuk mengimbangi operasional maskapai menyusul masih tingginya harga Avtur, Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga Avtur ini. "Saya kira, perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM kenapa harga avtur kita lebih mahal dibanding Negara lain. Jangan sampai beban biaya ini ditimpakan kepada rakyat," tuturnya.

Intan menegaskan jika tingginya harga avtur ini dibebankan kepada rakyata maka ini namanya kebijakan ini cari gampang. "Kalau persoalan di harga avtur maka tugas pemerintah menurunkan dan masih ada ruang untuk itu karena dibanding Singapura, Malaysia dll harga avtur di Indonesia jauh lebih tinggi," jelasnya.

Demikian juga jika kebijakan ini bertujuan menaikkan revenue maka pihak maskapai harus pintar melakukan terobosan guna mendapatkan tambahan pendapatan. "Jangan dibebankan kepada masyarakat. Tidak boleh perusahaan penerbangan semena-semena terhadap rakyat."

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain

Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.

Baca Selengkapnya
Rencana Pemerintah Pungut Iuran Tiket Pesawat Tuai Polemik, Begini Penjelasan Anak Buah Luhut
Rencana Pemerintah Pungut Iuran Tiket Pesawat Tuai Polemik, Begini Penjelasan Anak Buah Luhut

Terkait rencana pengenaan iuran melalui tiket pesawat, saat ini masih dalam tahap kajian awal.

Baca Selengkapnya
OPINI: Geliat Wisata Dibayangi Awan Kelam Pungli
OPINI: Geliat Wisata Dibayangi Awan Kelam Pungli

Pungli biasa dilakukan pihak yang tidak berwenang, seperti kelompok masyarakat atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Baca Selengkapnya
Polemik Mahalnya Harga Tiket Pesawat Domestik dan Dugaan Monopoli Penjualan Avtur
Polemik Mahalnya Harga Tiket Pesawat Domestik dan Dugaan Monopoli Penjualan Avtur

Biaya penerbangan domestik jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya penerbangan internasional atau ke luar negeri.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Dukung Pengetatan Barang Impor Lewat Jastip, tapi Petugas Bea Cukai Harus Lebih Sopan
Pengusaha Dukung Pengetatan Barang Impor Lewat Jastip, tapi Petugas Bea Cukai Harus Lebih Sopan

Maraknya produk impor melalui jastip tersebut dapat menurunkan daya saing bisnis UMKM domestik.

Baca Selengkapnya
Ini Ketentuan Bisnis Jastip dan Perhitungan Cukai dari Kemenkeu
Ini Ketentuan Bisnis Jastip dan Perhitungan Cukai dari Kemenkeu

Ditjen Bea Cukai akan mulai memantau pergerakkan bisnis jastip.

Baca Selengkapnya
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal

YLKI Kritik Rencana Pemerintah Pungut Iuran Pariwisata Melalui Tiket Penerbangan: Itu Pungli dan Harga Tiket Pesawat Semakin Mahal

Baca Selengkapnya
Gubernur Keluhkan Mahalnya Harga Tiket Pesawat: Pariwisata Sumbar Kembali Tiarap Seperti saat Covid-19
Gubernur Keluhkan Mahalnya Harga Tiket Pesawat: Pariwisata Sumbar Kembali Tiarap Seperti saat Covid-19

Desember 2023 hingga Mei 2024, bencana datang silih berganti mulai dari letusan gunung, banjir bandang mengakibatkan sektor pariwisata kembali goyang.

Baca Selengkapnya
Industri Penerbangan Non-Airline Indonesia Diprediksi Bisa Tumbuh 300 Persen, tapi Ada Syaratnya
Industri Penerbangan Non-Airline Indonesia Diprediksi Bisa Tumbuh 300 Persen, tapi Ada Syaratnya

Meski demikian, dia mengingatkan, kalau keyakinan pertumbuhan 300 persen itu hanya akan bisa tercapai jika ada dukungan dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Curhat Ketua AMTI: Beban Cukai Saat Ini Sudah Sangat Berat, Jangan Naik Lagi di 2025
Curhat Ketua AMTI: Beban Cukai Saat Ini Sudah Sangat Berat, Jangan Naik Lagi di 2025

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Baca Selengkapnya